Ketidakjelasan Pengupahan Bikin Investor Padat Karya Ragu

Kompas.com - 29/08/2013, 11:31 WIB
Buruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei.

KOMPAS/HERU SRI KUMOROBuruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M Azhar Lubis, menilai ketidakjelasan pengupahan membuat investor khususnya sektor manufaktur bimbang.

"Iya dong (ragu), khususnya yang padat karya jelas (ragu)," kata Azhar di Jakarta, Rabu malam (28/8/2013).

Azhar mengatakan, investor melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana sejumlah pabrik mengalihkan usahanya keluar dari Jawa Barat dan Jakarta. Bahkan sebagian tutup. Selisih upah yang lebih murah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dibanding Jawa Barat dan Jakarta, sangat terasa bagi industri padat karya.

"Katakanlah buruhnya 1.000 orang. Kalau 1.000 kemudian selisih (upah) Rp 300.000, itu kan sudah Rp 300 juta. Hanya untuk UMP aja itu loh," lanjutnya.

Azhar mengatakan sektor padat karya relatif rawan bergejolak jika dihadapkan dengan kenaikan UMP. Oleh karenanya, ia berpendapat perlu ada formula kenaikan yang tak hanya mengakomodasi kepentingan buruh eksisting, namun juga pengusaha dan calon angkatan kerja baru.

"Pak Hi (MS.Hidayat, Menperin) kan sudah bilang perlu sebetulnya formulasi kenaikan UMP. Tidak tiba-tiba tahun ini naiknya 40 persen," kata Azhar.

"Itu sebetulnya susah bagi perusahaan. Apakah kita akan tetap begitu, apalagi sudah banyak padat karya yang tutup," lanjutnya.

Ia berharap, pemerintah segera memutuskan aturan main pengupahan. Pasalnya, diakui Azhar, sektor manufaktur masih menjadi primadona investasi. "Sektor yang banyak dilirik sampai sekarang ini, lebih dari 50 persen itu di industri manufakturing, termasuk farmasi," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X