KSPI: Pemerintah Langgengkan Kebijakan Upah Murah

Kompas.com - 30/09/2013, 09:35 WIB
Buruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013).
KOMPAS/HERU SRI KUMOROBuruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dituding sengaja melanggengkan kebijakan upah murah. Pasalnya, konsep lobby aksi (KLA) yang selama ini dilakukan, tidak membuahkan hasil. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, lobby yang dilakukan serikat buruh ke pemerintah dan asosiasi pengusaha tak menemukan titik temu.

Ia juga menilai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang langsung meminta pemerintah membuat Instruksi Presiden (Inpres) soal upah, hanyalah "konspirasi upah murah" dan sengaja melumpuhkan peran dewan pengupahan dalam melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

"KLA yang dilakukan buruh sebenarnya menyiratkan keinginan kuat gerakan buruh Indonesia untuk berdialog dalam mencari solusi masalah perburuhan dan kerakyatan, tapi sayang lembaga-lembaga formal yang ada tidak memerankan fungsinya dengan baik," sebut Iqbal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/9/2013).

Ia mengatakan, sejak kenaikan harga bahan bakar minyak, daya beli buruh terus menurun. UMP tertinggi di Indonesia, Jakarta Rp 2,2 juta per bulan, masih lebih rendah dibanding Thailand (Rp 2,8 juta per bulan) dan Filipina (Rp 3,2 juta per bulan), dan hanya sedikit lebih dari Kamboja dan Vietnam. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia peringkat kedua di dunia, dengan pendapatan domestik bruto terbesar ke-16.

"Ketika buruh mulai membangun kekuatan daya tawarnya terhadap pemerintah dan pengusaha melalui strategi KLA untuk memperbaiki daya belinya melalui upah layak, lagi-lagi buruh disudutkan tidak mau mengerti kondisi ekonomi dan kesulitan perusahaan," ucap Iqbal.

Oleh karena itu, jelang konferensi akbar buruh Indonesia, KSPI mengatakan tetap akan memperjuanglan kenaikan UMP 2014 sebesar 50 persen. Selain itu, jika strategi KLA tak juga sukses, maka mogok nasional kedua menjadi pilihan.

Rencana sebelumnya, aksi mogok nasional yang kedua tersebut akan dilakukan pada Oktober 2013, yang melibatkan massa sebanyak 3 juta buruh, dari 20 provinsi dan 200 kabupaten/kota.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X