KSPI: Pemerintah Langgengkan Kebijakan Upah Murah

Kompas.com - 30/09/2013, 09:35 WIB
Buruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013).
KOMPAS/HERU SRI KUMOROBuruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dituding sengaja melanggengkan kebijakan upah murah. Pasalnya, konsep lobby aksi (KLA) yang selama ini dilakukan, tidak membuahkan hasil. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, lobby yang dilakukan serikat buruh ke pemerintah dan asosiasi pengusaha tak menemukan titik temu.

Ia juga menilai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang langsung meminta pemerintah membuat Instruksi Presiden (Inpres) soal upah, hanyalah "konspirasi upah murah" dan sengaja melumpuhkan peran dewan pengupahan dalam melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

"KLA yang dilakukan buruh sebenarnya menyiratkan keinginan kuat gerakan buruh Indonesia untuk berdialog dalam mencari solusi masalah perburuhan dan kerakyatan, tapi sayang lembaga-lembaga formal yang ada tidak memerankan fungsinya dengan baik," sebut Iqbal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/9/2013).

Ia mengatakan, sejak kenaikan harga bahan bakar minyak, daya beli buruh terus menurun. UMP tertinggi di Indonesia, Jakarta Rp 2,2 juta per bulan, masih lebih rendah dibanding Thailand (Rp 2,8 juta per bulan) dan Filipina (Rp 3,2 juta per bulan), dan hanya sedikit lebih dari Kamboja dan Vietnam. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia peringkat kedua di dunia, dengan pendapatan domestik bruto terbesar ke-16.

"Ketika buruh mulai membangun kekuatan daya tawarnya terhadap pemerintah dan pengusaha melalui strategi KLA untuk memperbaiki daya belinya melalui upah layak, lagi-lagi buruh disudutkan tidak mau mengerti kondisi ekonomi dan kesulitan perusahaan," ucap Iqbal.

Oleh karena itu, jelang konferensi akbar buruh Indonesia, KSPI mengatakan tetap akan memperjuanglan kenaikan UMP 2014 sebesar 50 persen. Selain itu, jika strategi KLA tak juga sukses, maka mogok nasional kedua menjadi pilihan.

Rencana sebelumnya, aksi mogok nasional yang kedua tersebut akan dilakukan pada Oktober 2013, yang melibatkan massa sebanyak 3 juta buruh, dari 20 provinsi dan 200 kabupaten/kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

Rilis
Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Whats New
Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Rilis
Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Whats New
Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Whats New
RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

Whats New
Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Whats New
Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Whats New
Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Whats New
Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Whats New
Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Whats New
Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Whats New
Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Whats New
Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X