Ribut-ribut di TVRI

Kompas.com - 03/02/2014, 09:43 WIB
- --
EditorErlangga Djumena

Oleh: Rhenald Kasali
 
KOMPAS.com - Setelah lama menyaksikan pertarungan antara Dewan Pengawas TVRI dengan Komisi I DPR, yang bak cerita silat karya Asmaraman S. Kho Ping Hoo, sengkarut itu kini memasuki babak baru. Komisi I akhirnya bersurat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta pemberhentian Dewan Pengawas. Kita masih menunggu bagaimana reaksi Presiden atas surat tersebut.

Apa pun keputusan Presiden kelak, buat saya, ribut-ribut ini terasa sangat menjengkelkan. Apalagi setelah Komisi I membekukan anggaran TVRI—kecuali untuk biaya operasional dan gaji pegawai. Dengan dibekukannya anggaran, TVRI tak bisa membuat dan menayangkan program-program baru.

Mereka hanya tak berani pada KPK

Akhirnya sebagian acara TVRI adalah acara tayang ulang. Saya dan bersama-sama rakyat pembayar pajak—yang dari uang pajak itulah dialokasikan untuk anggaran TVRI dan membayar gaji anggota Komisi I DPR—jelas sangat dirugikan dengan banyaknya acara tayang ulang. Setelah bersusah payah merebut kembali penontonnya yang telah berpaling ke program-program TV sinetron dan berita politik tak bermutu, kini investasi itu seperti dibiarkan menguap, hanya demi syahwat politik dan acu kencang wibawa.

Itu jelas kerugian yang harus kita tanggung akibat masing-masing pihak yang bersengkarut tersebut sudah mengusung semangat win-lose, bukan lagi win-win!  

Seperti yang anda ketahui, saya juga mengisi salah satu program di TVRI yang denyut nadinya mulai kita rasakan. Memang semula terus terang saya malas mengisi program di stasiun yang terkesan tua dan tak terurus ini.  Namun ketika direksi dan dewan pengawas meyakinkan saya bahwa mereka benar-benar menghendaki perubahan, maka masuklah saya ke sana. Apalagi peluncuran tayangan-tayangan baru itu dilakukan dihadapan sejumlah anggota DPR yang seakan-akan setuju pentingnya perubahan.  Itu dilakukan bersamaan dengan pesta emas TVRI yang saya yakini sebagai kebangkitan kedua sejak digelorakan Bung Karno.

Maka ketika anggaran TVRI dibekukan, dan penonton program saya mempersoalkannya, sayapun masih memberikan pandangan-pandangan netral, sampai saya mengerti betul masalahnya.   Namun sekarang saya kira sudah jelas betul, keributan ini tak ubahnya pertarungan kekuatan, dengan warna politik-kekuasaan yang amat dominan.  Bahkan nyaris tak ada bedanya dengan pertarungan antara Komisi III dengan KPK yang ingin memangkas kewenangan atau kekuasaan KPK.  

Bedanya, KPK benar-benar dikawal masyarakat sipil dan para elit, sehingga sekalipun anggota dewan terus ditangkapi, mereka tak diberi ruang mengakali KPK.  Bagaimana TVRI?  Mungkin sebagian kita mengatakan, biarkan sajalah dia mati. Sudah tua pula dan banyak penyakitnya. Toh sudah banyak stasiun TV lain yang jauh lebih bermutu sekalipun membuat kita tegang dan hanyut oleh opini yang diarahkan.  Tapi benarkah Indonesia tidak membutuhkan stasiun televisi yang benar-benar membanggakan bangsanya seperti BBC atau NHK? Dapat kita benarkankah campur tangan politik yang berlarut-larut yang menyalahi UU? Bisakah stasiun TV menjadi besar kalau ia tak diperkenankan menyelesaikan masalahnya sendiri dan membangun governance-nya?

Beda bungkus dan isi

Bagi mereka yang mengikuti beritanya melalui media massa sejatinya tidak sulit untuk membaca ada apa di balik peristiwa ini. Saya mendengar ada bisik-bisik santer yang mengaitkannya dengan kian dekatnya Pemilu Legislatif. Namun, tentu saja bisik-bisik itu ibarat, maaf, orang buang angin. Kita hanya bisa mencium baunya, tetapi tidak akan pernah bisa melihat wujudnya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X