Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkeu: Anggap Keringanan Bea Keluar sebagai Insentif

Kompas.com - 23/04/2014, 13:48 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali melunak setelah pada triwulan pertama ini belum ada satu pun perusahaan tambang yang mengekspor mineral olahan, lantaran merasa keberatan dengan bea keluar yang diterapkan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PD Brodjonegoro membenarkan ketika ditanya pemerintah akan menyesuaikan bea keluar mineral olahan, setelah ada perkembangan pembangunan pabrik pemurnian bijih mineral (smelter).

"Ya jadi itu (penurunan BK) harus dianggap sebagai insentif dari pemerintah untuk mendorong (pembangunan) smelter," kata dia ditemui urai rapat koordinasi minerba, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Bambang mengatakan, nantinya pemerintah akan memantau perkembangan smelter perusahaan tambang melalui tim khusus. Tim khusus itu, lanjut dia, tak hanya dari unsur pemerintah seperti Kementerian ESDM, namun juga tenaga ahli dari luar (tim independen).

"Kita lagi selesaikan semoga Peraturan Pemerintah (PP)-nya bisa disepakati di rakor Menko minggu depan. Habis itu baru kita proses PP-nya," tuturnya.

Bambang menambahkan, hal-hal terkait yang juga dibahas dalam "penurunan BK" tersebut adalah perihal uang jaminan/kesungguhan membangun smelter. Dia mengatakan, nantinya regulasi soal uang jaminan tersebut akan termaktub dalam Peraturan Menteri ESDM.  Sementara tarif BK penyesuaian, akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru.

Ditanya mana yang lebih dahulu dikeluarkan, Bambang mengatakan, baik Permen ESDM, maupun PMK bisa berjalan beriringan. "Yang penting ketika PMK-nya berlaku, jaminan kesungguhan sudah clear bagaimana mekanismenya," terang Bambang.

Bambang mengatakan, ada lima tahapan yang harus dilalui perusahaan tambang agar bisa mendapat tarif BK yang lebih ringan. "Mulai (uang) jaminan kesungguhan sampai ujungnya produksi (smelter)," kata dia.

Akibat tingginya BK yang teratur dalam PMK No.6 tahun 2014, banyak perusahaan tambang stop ekspor. Dalam beleid tersebut, BK ditetapkan 20-25 persen dan progresif tiap semester hingga Desember 2016 di level 60 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Whats New
Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Whats New
Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Whats New
Kejar Produktivitas, KKP Dorong Pengembangan Pentokolan Udang Windu

Kejar Produktivitas, KKP Dorong Pengembangan Pentokolan Udang Windu

Rilis
OJK Akan Tambah 2 Komisioner Baru untuk Awasi Pinjol dan Kripto

OJK Akan Tambah 2 Komisioner Baru untuk Awasi Pinjol dan Kripto

Whats New
Pengusaha Warteg Tak Berani Naikkan Harga Makanan Meski MinyaKita Langka dan Mahal

Pengusaha Warteg Tak Berani Naikkan Harga Makanan Meski MinyaKita Langka dan Mahal

Whats New
Pesawat Susi Air Diduga Dibakar KKB, Susi Pudjiastuti Doakan Keselamatan Pilot dan Penumpang

Pesawat Susi Air Diduga Dibakar KKB, Susi Pudjiastuti Doakan Keselamatan Pilot dan Penumpang

Whats New
MinyaKita Langka, Pengusaha Warteg Terpaksa Kembali ke Minyak Goreng Curah

MinyaKita Langka, Pengusaha Warteg Terpaksa Kembali ke Minyak Goreng Curah

Whats New
Kemenhub: Pilot dan Penumpang Pesawat Susi Air di Nduga Masih dalam Pencarian

Kemenhub: Pilot dan Penumpang Pesawat Susi Air di Nduga Masih dalam Pencarian

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Top Gainers LQ45 Dipenuhi Saham Batu Bara

IHSG Ditutup Menguat, Top Gainers LQ45 Dipenuhi Saham Batu Bara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+