Tunda Akuisisi BTN, DPR Nilai SBY Paham Mekanisme

Kompas.com - 24/04/2014, 07:30 WIB
Aksi unjuk rasa yang dilakukan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut Alsadad RudiAksi unjuk rasa yang dilakukan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Airlangga Hartarto, menilai ditundanya akuisisi PT Bank Tabungan Negara menunjukkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memahami mekanisme akuisisi dengan benar.

"Imbauan Presiden karena beliau paham mekanisme dan prosedur yg harus ditempuh," kata dia melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (23/4/2014).

Politisi Partai Golkar itu pun menyatakan hingga kini akuisisi belum di bahas di tim privatisasi pemerintah dan belum disampaikan ke DPR. Sebagai informasi, Komisi VI DPR RI adalah mitra kerja dari Kementerian BUMN. Sementara itu, ditanya lama-tidaknya proses akuisisi BTN jika harus lewat DPR, Airlangga hanya menyebut tergantung dari pihak terkait.

"Proses di DPR tergantung penjelasan dari kementerian dan BUMN yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Sekretariat Kabinet RI menyatakan rencana aksi korporasi berupa akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk ditunda terkait menjelang masa pemilihan umum presiden (pilpres) hingga masa bakti kabinet Indonesia Bersatu II berakhir. Hal ini untuk menghindari keresahan di masyarakat.

Sekretaris Kabinet RI Dipo Alam mengaku telah mengirimkan surat edaran yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan M Chatib Basri, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Tak hanya itu, surat edaran juga ditujukan bagi Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BTN Maryono.

"Dalam surat edaran (SE) Nomor 5 tahun 2014 telah dikemukakan. Masalah rencana BTN dan Bank Mandiri saya sudah tulis surat untuk tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas kepada masyarakat dan membebani pemerintahan ke depan," kata Dipo dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat Negara RI, Rabu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dipo mengungkapkan, pemerintah meminta rencana aksi korporasi tersebut ditunda menjelang pilpres dan hingga masa bakti kabinet berakhir.

Baca tentang


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X