"Gagasan Pertanian Jokowi Sudah Banyak yang Ngomong, Tinggal Eksekusinya Saja.."

Kompas.com - 02/05/2014, 06:57 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo usai menyambangi kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung. Minggu (27/4/2014). Kompas.com/Robertus BelarminusGubernur DKI Jakarta Joko Widodo usai menyambangi kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung. Minggu (27/4/2014).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan lebih banyak lagi yang dipikirkan Joko Widodo. Tak hanya soal bus transjakarta yang berkarat, namun kini Gubernur DKI Jakarta itu mulai memikirkan membangun sektor pertanian. Ya, sebagai bakal calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), pria yang akrab disapa Jokowi itu, mulai membuka visi-misi ekonominya.

Enam gagasan untuk pertanian pun digulirkan. Di sela-sela kunjungannya di kawasan pertanian Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/4/2014), Jokowi menyebut, perlunya pengamanan lahan pertanian agar tak dikonversi, pembangunan infrastruktur dan teknologi pertanian, pendampingan kepada para petani, serta adanya bank pertanian.

Sudah sangat lengkap nampaknya. Namun, adakah yang masih luput dari perhatian mantan walikota Solo itu? Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian di Universitas Lampung (UNILA), Bustanul Arifin, membenarkan enam gagasan yang digulirkan Jokowi itu. Tidak ada yang kurang menurutnya. Namun demikian, dia pun memastikan itu bukanlah hal baru.

"Siapa saja sering bicara seperti itu. Yang masyarakat tunggu sekarang itu adalah eksekusinya. Kedua, urusan diplomasi internasional," kata Bustanul dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2014) malam.

Dia bilang, diplomasi internasional di sektor pertanian juga harus menjadi catatan pemerintahan yang akan datang. Itu, lanjut dia, bukan berarti Indonesia harus menganggap internasional itu sebagai musuh. "Tapi harus dipikirkan juga supply side produk pertanian kita," katanya.

Kata Bustanul, Indonesia memiliki potensi kelas menengah yang besar, dengan perilaku konsumtif yang juga tinggi. Apalagi, lanjut dia, anak muda sekarang tidak terlalu mempedulikan dari mana produk yang mereka konsumsi, apakah lokal atau impor. "Yang penting barangnya ada, syukur-syukur lebih murah, apalagi sudah menjadi lifestyle," kata dia.

"Jadi membangun pertanian itu harus dipikirkan dua sisi, supply side, dan demand side," katanya.

Senada dengan Bustanul, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori pun menyatakan, dari enam gagasan pertanian Jokowi, semuanya relatif sudah diketahui publik. "Artinya tidak ada yang baru. Walaupun tidak mudah mengeksekusi yang sudah disampaikan," kata Khudori kepada Kompas.com, Kamis malam.

Khudori menuturkan, selain pengamanan lahan agar tidak terjadi konversi, yang paling penting adalah perluasan lahan.

Dia bilang, diantara negara kawasan Asia, luas lahan pangan per kapita Indonesia paling rendah. Misalnya dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, India, dan Tiongkok. "Filipina, dan Singapura tidak masuk perbandingan, mereka memang tidak memproduksi pangan, tapi impor," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk menekan alihfungsi lahan, sebetulnya pemerintah telah memiliki payung hukum, yakni Undang-undang 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, aturan turunannya belum dieksekusi dengan baik, seperti Perda soal tata ruang wilayah.

Kemudian, untuk gagasan bank pertanian, ia berharap pemerintah ke depan berani mengamandemen Undang-undang Perbankan. Hal itu lantaran di dalamnya hanya dikenal sistem bank umum dan BPR. Sementara sektor pertanian memiliki karakteristik pembiayaan sendiri.

Sementara itu, soal infrastruktur pertanian menurut Khudori juga harus diperbaiki. Kata dia, pembangunan infrastruktur masa orde baru terbilang baik. Sedangkan sejak reformasi hingga sekarang, tercatat sebanyak 52 persen infrastruktur pertanian, rusak.

"Kalau teknologi pertanian kita sebetulnya sudah banyak sekali riset, tapi kembali tidak menjamin hasil riset itu diimplementasikan. Ke depan, seharusnya ketika itu sudah dihasilkan, yang harus dipikirkan adalah bagaimana agar itu didiseminasi, sehingga bisa diadopsi para petani," ucap Khudori.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X