Timses Prabowo-Hatta: Kita Tidak Akan Melakukan Nasionalisasi

Kompas.com - 08/06/2014, 14:33 WIB
Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad Wibowo KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua Umum DPP PAN Drajad Wibowo
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akhirnya memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia, dari yang tadinya berakhir 2021 menjadi berakhir 2041. Drajad Wibowo, tim sukses bidang kebijakan dan program Prabowo-Hatta menuturkan, perpanjangan kontrak baru, seharusnya diprioritaskan untuk entitas bisnis nasional, dan hal ini berlaku universal.

“Termasuk untuk Freeport. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana 2021 dia minta perpanjangan. Tentu kita akan melihat terhadap tawaran renegosiasi. Kita tidak akan melakukan nasionalisasi, karena itu tidak dibolehkan undang-undang,” kata dia kepada Kompas.com, Minggu (8/6/2014).

Namun, lanjutnya, pihak Prabowo-Hatta melihat ada kesepakatan tidak adil yang dibuat atau ada dalam kontrak masa lalu. Dengan demikian, renegosiasi menjadi penting, dikombinasikan dengan peraturan baru, seperti Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba).

“Kita tahu ada kesepakatan tidak adil yang dibuat di masa lalu, yang ada dugaan itu mengandung unsur tidak benar. Saya tidak ingin mengatakan korupsi, tapi itu yang membuat Indonesia tidak memperoleh pembagian cukup adil,” ujarnya.

Atas dasar dikeluarkannya UU Minerba itu, dia berharap perusahaan tambang seperti Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara, kata dia, bisa mengerti dinamika yang terjadi di Indonesia.

Komitmen perusahan tambang untuk mematuhi Undang-Undang Minerba tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam renegosiasi di kemudian hari. “Kita sudah ada UU Minerba. Semua itu yang kita pakai sebagai basis. Kontrak kita hormati, tapi kita hormati UU baru yang sudah muncul. Perpanjangan nanti, bagaimana pengusaha itu bersikap. Kalau dia positif, itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu.

Drajad mengatakan, keputusan yang diambil pemerintah saat ini hanya mungkin terjadi melalui renegosiasi yang disepakati kedua pihak. Namun ke depan, keputusan semacam ini harus sesuai dengan tiga prinsip.

“Makanya prinsip kita 3: kontrak dihormati, renegosiasi, dan perpanjangan diprioritaskan untuk entitas nasional,” kata dia lagi.

Dalam dokumen visi-misi Prabowo-Hatta disebutkan, membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional ditempuh dengan, salah satunya, melanjutkan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan umum dan migas yang belum cukup berkeadilan, dan memprioritaskan kontrak-kontrak yang telah berakhir untuk entitas bisnis nasional, dikombinasikan dengan instrumen yang menjadi otoritas pemerintah pusat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X