Kompas.com - 08/06/2014, 14:33 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akhirnya memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia, dari yang tadinya berakhir 2021 menjadi berakhir 2041. Drajad Wibowo, tim sukses bidang kebijakan dan program Prabowo-Hatta menuturkan, perpanjangan kontrak baru, seharusnya diprioritaskan untuk entitas bisnis nasional, dan hal ini berlaku universal.

“Termasuk untuk Freeport. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana 2021 dia minta perpanjangan. Tentu kita akan melihat terhadap tawaran renegosiasi. Kita tidak akan melakukan nasionalisasi, karena itu tidak dibolehkan undang-undang,” kata dia kepada Kompas.com, Minggu (8/6/2014).

Namun, lanjutnya, pihak Prabowo-Hatta melihat ada kesepakatan tidak adil yang dibuat atau ada dalam kontrak masa lalu. Dengan demikian, renegosiasi menjadi penting, dikombinasikan dengan peraturan baru, seperti Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba).

“Kita tahu ada kesepakatan tidak adil yang dibuat di masa lalu, yang ada dugaan itu mengandung unsur tidak benar. Saya tidak ingin mengatakan korupsi, tapi itu yang membuat Indonesia tidak memperoleh pembagian cukup adil,” ujarnya.

Atas dasar dikeluarkannya UU Minerba itu, dia berharap perusahaan tambang seperti Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara, kata dia, bisa mengerti dinamika yang terjadi di Indonesia.

Komitmen perusahan tambang untuk mematuhi Undang-Undang Minerba tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam renegosiasi di kemudian hari. “Kita sudah ada UU Minerba. Semua itu yang kita pakai sebagai basis. Kontrak kita hormati, tapi kita hormati UU baru yang sudah muncul. Perpanjangan nanti, bagaimana pengusaha itu bersikap. Kalau dia positif, itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu.

Drajad mengatakan, keputusan yang diambil pemerintah saat ini hanya mungkin terjadi melalui renegosiasi yang disepakati kedua pihak. Namun ke depan, keputusan semacam ini harus sesuai dengan tiga prinsip.

“Makanya prinsip kita 3: kontrak dihormati, renegosiasi, dan perpanjangan diprioritaskan untuk entitas nasional,” kata dia lagi.

Dalam dokumen visi-misi Prabowo-Hatta disebutkan, membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional ditempuh dengan, salah satunya, melanjutkan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan umum dan migas yang belum cukup berkeadilan, dan memprioritaskan kontrak-kontrak yang telah berakhir untuk entitas bisnis nasional, dikombinasikan dengan instrumen yang menjadi otoritas pemerintah pusat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wanaartha Life Rombak Jajaran Direksi, Ini Tujuannya

Wanaartha Life Rombak Jajaran Direksi, Ini Tujuannya

Whats New
Ternyata Indonesia Punya 'Saham' di IMF, Berapa Persen?

Ternyata Indonesia Punya "Saham" di IMF, Berapa Persen?

Whats New
Pendaratan Pesawat Dialihkan dari Juanda ke Ngurah Rai, Ini Penjelasan AP I

Pendaratan Pesawat Dialihkan dari Juanda ke Ngurah Rai, Ini Penjelasan AP I

Whats New
MLFF Bakal Gantikan E-Toll,  Simak Cara Bayar Tol dari Waktu ke Waktu

MLFF Bakal Gantikan E-Toll, Simak Cara Bayar Tol dari Waktu ke Waktu

Whats New
Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tapanuli Tengah, Kementan Optimalkan Lahan Rawa

Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tapanuli Tengah, Kementan Optimalkan Lahan Rawa

Whats New
Beras dan Cabai Naik, Simak Harga Pangan Hari ini

Beras dan Cabai Naik, Simak Harga Pangan Hari ini

Spend Smart
Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Whats New
Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Whats New
Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Whats New
Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Work Smart
Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Whats New
Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari 'Middle Income Trap'

Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Whats New
Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Whats New
Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Whats New
Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.