Chairul Tanjung: Cabut Subsidi BBM untuk Kendaraan Pribadi

Kompas.com - 28/07/2014, 20:52 WIB
Chairul Tanjung KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Chairul Tanjung
|
EditorHeru Margianto


JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung secara pribadi merekomendasikan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan pribadi. Subsidi BBM, kata dia, sangat berat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tanjung mengatakan hal ini dalam obrolan ringan dengan wartawan dalam acara silaturahim dengan wartawan di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (28/7/2014). Ia menyampaikan sejumlah rekomendasi menyangkut persoalan subsidi BBM yang seyogianya dapat diambil pemerintah baru nanti.

"Cabut semua subsidi di kendaraan pribadi. Dulu waktu saya jadi Ketua KEN (Komite Ekonomi Nasional), saya mengusulkan, yang paling tidak berpengaruh terhadap inflasi makanan adalah mencabut subsidi bahan bakar kendaraan pribadi," kata dia.

Pilihan ini, sebut Tanjung, bakal menghemat 60 persen anggaran yang "dibakar" untuk BBM. Ia berhitung, pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi hanya berdampak kecil terhadap inflasi. "Karena kendaraan umum tetap disubsidi, motor tetap disubsidi, angkutan barang tetap disubsidi," kata dia.

Selanjutnya, ia mengusulkan mekanisme subsidi orang. "Saya akan merekomendasikan kepada pemerintah baru bukan hanya mengurangi, tapi malah menghilangkan subsidi barang, diganti menjadi subsidi orang. Itu rekomendasi saya secara pribadi," tutur dia.

Saat ini pemerintah mencatat data penduduk meliputi nama dan alamat. Ia memperkirakan ada 100 juta penduduk miskin yang layak mendapat subsidi. Dengan begitu, subsidi akan tepat sasaran.

Berbagi tugas

Pencabutan subsidi BBM, lanjut dia, bisa dilakukan secara bertahap, berbagi tugas antara pemerintah Presiden Yudhoyono dan Joko Widodo nantinya. 

"(Kenaikan harga BBM) Bisa ditempuh pemerintah saat ini, bisa ditempuh pemerintah yang akan datang. Bisa juga sebagian ditempuh pemerintahan saat ini, dan sebagian ditempuh pemerintahan yang akan datang," kata dia.

Namun, agaknya opsi berbagi tugas ini agak sulit di masa transisi. Pemerintahan Presiden Yudhoyono tinggal 2,5 bulan. Sementara itu, transisi pemerintahan definitif harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Prabowo Subianto pada 21 Agustus mendatang.

Persoalan subsidi bahan bakar minyak menjadi tantangan pelik bagi pemerintahan ke depan. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, subsidi BBM mencapai Rp 350,3 triliun. Angka ini sekitar 21 persen dari pendapatan negara sebesar Rp 1.635,37 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X