BPH Migas: Pemerintah Harusnya Paksa Pemilik Mobil Beli Pertamax

Kompas.com - 26/08/2014, 02:11 WIB
Akibat kelangkaan yang sudah terjadi ini, pihak Kepolisian yang berjaga-jaga di setiap SPBU pun harus kerja ekstra pasalnya nelayan, agen hingga sopir truk dan mobil pribadi sudah memadati SPBU dan membuat macet jalan di depan SPBU sepanjang 2 kilometer, seperti yang terjadi di SPBU No. 14.228.334 di Jalan lintas Kota Gunungsitoli menuju Teluk Dalam, senin (25/08/2014). KOMPAS.com/HENDRIK YANTO HALAWAAkibat kelangkaan yang sudah terjadi ini, pihak Kepolisian yang berjaga-jaga di setiap SPBU pun harus kerja ekstra pasalnya nelayan, agen hingga sopir truk dan mobil pribadi sudah memadati SPBU dan membuat macet jalan di depan SPBU sepanjang 2 kilometer, seperti yang terjadi di SPBU No. 14.228.334 di Jalan lintas Kota Gunungsitoli menuju Teluk Dalam, senin (25/08/2014).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir (BPH) Migas Andi Noorsaman Soomeng mengatakan, pemerintah tidak melanggar undang-undang terkait upaya melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan jenis kendaraan.

“Mobil mengisi Pertamax, motor mengisi Premium? Boleh itu dilakukan pemerintah, namanya kebijakan. Tidak melanggar undang-undang. Pemerintah itu memiliki kewenangan dan diskresi sesuai UU,” kata Andi ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Dia menjelaskan, badan seperti BPH Migas tidak memiliki kewenangan untuk membatasi penyaluran BBM ber-PSO (Public Service Obligation). “Kalau BPH, dia bekerja sesuai ketentuan yang ditetapkan sebagai badan pelaksana,” imbuh Andi.

Menurut Andi, kebijakan seperti “Pertamax untuk mobil, dan Premium untuk motor” hanya bisa dilakukan minimal dengan Peraturan Menteri (Permen). Namun, sebagaimana diketahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik tidak mengambil kebijakan tersebut.

Yang jelas, kata Andi, keputusan PT Pertamina yang membatasi alokasi BBM bersubsidi dianggap tidak tepat. Pasalnya, hal tersebut bakal menimbulkan kelangkaan. “Yang datang duluan dapat, yang datang belakangan kehabisan,” kata dia.

Seharusnya, lanjut Andi, Pertamina membatasi konsumen, sehingga orang yang berhak, bisa mendapatkan BBM bersubsidi. “(BBM subsidi) Ini milik semua orang lho, 250 juta orang,” kata dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X