Pengamat: Semua Menteri Harus Profesional

"Saya setuju dengan rencana Jokowi yang akan mengisi posisi menteri dengan orang profesional. Menteri harus lebih mementingkan kepentingan publik," kata pengamat kebijakan publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan ketika dihubungi Kompas.com, Senin (15/9/2014) malam.

Menurut Maftuchan, pada dasarnya orang profesional dapat ditemukan dimana saja, bisa di partai politik maupun non partisan. Ia pun mengungkapkan, semua menteri harus profesional. Ini berlaku tidak hanya di kementerian tertentu, namun di seluruh kementerian.

Maftuchan mengungkapkan, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-JK. Kandidat menteri, kata dia, harus memiliki rekam jejak alias track record yang baik. Selain itu, kandidat menteri juga ada baiknya tak pernah terganjal kasus hukum seperti misalnya korupsi.

"(Kandidat menteri) harus punya keahlian atau memahami bidang yang akan diurus, sejalan dengan visi dan misi Jokowi-JK, punya leadership, integritas," ujar dia.

Seperti diberitakan, Jokowi-JK memutuskan kementerian dalam kabinetnya mendatang berjumlah 34 kementerian atau sama dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Diputuskan pula, kabinetnya mendatang akan diisi oleh 18 orang dari profesional non-partai politik dan 16 orang asal parpol.