Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apindo: Pengusaha Sudah Perbaiki Diri Sejak 1997, Tapi Birokrasi Enggak

Kompas.com - 17/09/2014, 04:47 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan lintas sektoral yang kini masih membelenggu Indonesia adalah kepastian hukum, otonomi daerah reformasi birokrasi, kebijakan makro, serta infrastruktur.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi berharap, pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa menghilangkan permasalahan lintas sektoral tersebut. Salah satunya di bidang reformasi birokrasi.

"Saya rasa harus ada debirokratisasi. Kalau perlu ada moratorium pegawa negeri. Re-training saja pegawai negeri," kata Sofjan di Kantor APINDO Training Center, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Kalangan pengusaha berharap birokrasi menjadi lebih efisien dan tidak memboroskan anggaran negara. Sayangnya, diakui Sofjan, sejak krisis moneter 1997-1998 birokrasi Indonesia yang tak efisien, sampai kini tidak menunjukkan perubahan.

"Pengusaha sudah memperbaiki diri sejak krisis 1997, tapi birokrasinya enggak," tegas dia. Demikian juga dengan pembagian otonomi daerah. "Banyak yang seharusnya bisa dihemat," ujar Sofjan.

Di sisi lain, pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam kebijakan makro ekonomi, baik di fiskal maupun moneter. Pasalnya, menurut Sofjan, APBN saat ini sudah habis untuk belanja rutin, bantuan daerah, dan subsidi. Padahal, kalangan pengusaha menghendaki adanya pembangunan infrastruktur.

"Beberapa infrastruktur sebenarnya bisa dilakukan swasta, selama ada kepastian hukum. Bahkan untuk membangun listrik, jalan, dan sebagainya, swasta mau asal ada kepastian hukum," jelas Sofjan.

Sayangnya, sejauh ini, kalangan pengusaha masih merasakan banyaknya grey area dalam kepastian hukum akibat peraturan yang tumpang tindih. Akibatnya, pengusaha harus mengeluarkan banyak biaya untuk menjalankan usaha.

"Pengusaha hanya minta jangan diganggu dengan peraturan yang menimbulkan high cost economy. Paling tidak, diselesaikan peraturan-peraturan di bawah Undang-undang," harap Sofjan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

Whats New
Bakal 'Buyback' Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Bakal "Buyback" Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Whats New
Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Whats New
Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Whats New
Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Whats New
Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Whats New
Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Whats New
RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

Whats New
Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Whats New
Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Whats New
Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Whats New
Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Whats New
Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Whats New
OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

Whats New
Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com