Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/09/2014, 21:31 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Presiden terpilih Joko Widodo akan memilih empat menteri dari kalangan profesional untuk Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian.

Jika memang benar Kementerian Pertanian (Kemtan) akan diisi menteri dari kalangan profesional, maka ini akan menjadi sejarah baru bagi kementerian ini. Sebab selama tiga periode sebelumnya tampuk menteri berasal dari partai politik.

Sekedar mengingatkan menteri pertanian di era pemerintah Megawati adalah Bungaran Saragih yang berasal dari PDI Perjuangan. Kemudian selama dua periode Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari PKS yakni Anton Aprianto dan Suswono.

Nama-nama calon menteri pertanian pun mulai beredar. Dari kalangan birokrat nama Bayu Krishnamukti yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perdagangan santer terdengar. Lalu ada dari Ekonom Indef Bustanul Arifin, serta Herry Suhardiyanto yang menjabat rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Ketiganya dikenal sebagai penggiat pertanian dirasa pantas memimpin Kementerian Pertanian.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (Gappi) Anton J. Supit secara terbuka menjagokan Bayu Krishnamukti sebagai Menteri Pertanian era Jokowi. Sosok Bayu dinilai pas memimpin Kemtan yang mumpuni di bidang pertanian plus orang birokrat.

"Latar belakang birokrat  harus jadi pertimbangan. Sebab urusan birokrasi bakal berpengaruh pada kebijakan nantinya. Namun Bayu punya kelebihan juga dekat dengan pengusaha. Dekat bukan artinya jelek tapi beliau paham iklim usaha," kata Anton, hari ini (17/9/2014).

Bayu juga dinilai berpengalaman selama menjadi wakil menteri pertanian setengah periode mendampingi Suswono. 

Siapapun yang jadi Menteri Pertanian nanti, salah satu yang harus menjadi prioritas utama adalah peningkatan produksi pangan. Apalagi saat ini produksi padi dikhawatirkan makin merosot seiring dengan revisi dari pemerintah akan target produksi padi.

Diawal tahun target produksi  73,16 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), direvisi menjadi 72,02 juta ton GKG. Terakhir, menjadi 70,24 juta ton GKG. (Mona Tobing)

baca juga: Pengusaha: Kami Ingin Kabinet Jokowi Diisi Manusia yang Bisa Kerja...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Segel 11,3 Ton Ikan Beku Impor di Palembang

KKP Segel 11,3 Ton Ikan Beku Impor di Palembang

Whats New
Revisi UU IKN: Penegasan Kedudukan OIKN Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Revisi UU IKN: Penegasan Kedudukan OIKN Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Whats New
Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS sedang Digodok dengan Presiden

Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS sedang Digodok dengan Presiden

Whats New
Sunday Insurance Kantongi Izin Usaha OJK Usai Berubah Nama dari KSK Insurance

Sunday Insurance Kantongi Izin Usaha OJK Usai Berubah Nama dari KSK Insurance

Whats New
Ditanya Soal Izin Eskpor Pasir Laut, Mendag Zulhas Pilih Tak Mau Berkomentar

Ditanya Soal Izin Eskpor Pasir Laut, Mendag Zulhas Pilih Tak Mau Berkomentar

Whats New
Kini Nilai Uang Tunai Departemen Keuangan AS Lebih Kecil dari Kekayaan 31 Konglomerat

Kini Nilai Uang Tunai Departemen Keuangan AS Lebih Kecil dari Kekayaan 31 Konglomerat

Whats New
PNS Pria Boleh Poligami, Ini Syarat dan Ketentuannya

PNS Pria Boleh Poligami, Ini Syarat dan Ketentuannya

Whats New
Bos Kadin Dukung Ekspor Pasir Laut, tapi soal Lingkungan Harus Diperhatikan

Bos Kadin Dukung Ekspor Pasir Laut, tapi soal Lingkungan Harus Diperhatikan

Whats New
Uji Coba Tol Nirsentuh MLFF di Bali Mulai 1 Juni 2023 Batal, Ini Penyebabnya

Uji Coba Tol Nirsentuh MLFF di Bali Mulai 1 Juni 2023 Batal, Ini Penyebabnya

Whats New
Enggan Tambah Impor Bawang Putih, Mendag: Jangan Hobi Dong

Enggan Tambah Impor Bawang Putih, Mendag: Jangan Hobi Dong

Whats New
Kementan Tekankan Kemitraan sebagai Upaya Penting Bantu Pekebun Kembangkan Berbagai Komoditas

Kementan Tekankan Kemitraan sebagai Upaya Penting Bantu Pekebun Kembangkan Berbagai Komoditas

Whats New
Menaker Sebut LKS Tripnas dan Depenas Berperan Penting untuk Proses Pengambilan Kebijakan

Menaker Sebut LKS Tripnas dan Depenas Berperan Penting untuk Proses Pengambilan Kebijakan

Whats New
Upaya Kemenaker untuk Terus Meningkatkan Kompetensi Ahli K3

Upaya Kemenaker untuk Terus Meningkatkan Kompetensi Ahli K3

Whats New
Rukun Raharja Tambah Jumlah Direksi dan Komisaris

Rukun Raharja Tambah Jumlah Direksi dan Komisaris

Whats New
Sri Mulyani Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik

Sri Mulyani Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+