Pelaku Usaha Minta Pemerintah Beri Kepastian Tarif di Tanjung Priok

Kompas.com - 19/09/2014, 14:01 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelaku usaha pelabuhan Tanjung Priok meminta pemerintah untuk segera memutuskan rencana penyesuaian tarif, sebagaimana yang telah diusulkan oleh PT Pelindo II kepada pemerintah sejak 4 bulan lalu.

Ketua Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan, operator di pelabuhan butuh kepastian mengenai biaya tarif, baik container handling charge (CHC) maupun terminal handling charge (THC) yang akan dikenakan di pelabuhan Tanjung Priok. Tarif ini akan sangat menentukan rencana investasi perusahaan dan peningkatan layanan yang bisa diberikan kepada pengguna jasa pelabuhan.

"Penyesuaian tarif di Tanjung Priok dapat didukung, mengingat penyesuaian tarif sudah tidak dilakukan sejak 2008. Penyesuaian tarif ini tentunya akan mendorong peningkatan investasi baru oleh operator pelabuhan dan hal itu akan berdampak positif bagi para pengguna jasa pelabuhan," ujar Toto dalam siaran pers, Jumat (19/9/2014).

Toto menambahkan, tarif yang sudah diusulkan oleh Pelindo II di JICT, Koja dan Mustika Alam Lestari sebenarnya merupakan tarif lama yang sempat berlaku pada tahun 2005. Pada saat itu, penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah berdampak signifikan terhadap industri. Dengan demikian, pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif sebagai tindakan sementara.

Namun saat ini, perekonomian nasional telah stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang solid sehingga tidak ada alasan mengapa operator pelabuhan harus  terus memikul beban tersebut.

Tarif CHC di Tanjung Priok direncanakan naik menjadi 93 dollar AS, sehingga THC menjadi sebesar 110 dollar AS. Tarif THC terdiri dari CHC ditambah PPN (9,30 dollar AS) dan sisanya terkait biaya pengapalan.

Sementara itu, Direktur The Nasional Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, penyesuaian tarif CHC tidak akan berdampak terhadap efisiensi biaya logistik, karena CHC/THC bagian kecil dalam seluruh komponen biaya logistik. Pemerintah dan asosiasi terkait seharusnya melihat pada rantai logistik secara holistik dan bukan hanya berfokus pada CHC/THC.

“Penyesuaian tarif yang wajar diperlukan bagi operator pelabuhan agar dapat melakukan investasi modal lebih lanjut demi meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Dengan itu kondisi infrastruktur di Indonesia juga akan mampu mengurangi biaya logistik dalam jangka panjang,” kata Siswanto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepanjang Juni 2022, 264 Pesawat Dilaporkan Batal Mendarat di Indonesia

Sepanjang Juni 2022, 264 Pesawat Dilaporkan Batal Mendarat di Indonesia

Whats New
Lelang SUN Besok, Pemerintah Patok Target Kantongi Rp 15 triliun

Lelang SUN Besok, Pemerintah Patok Target Kantongi Rp 15 triliun

Whats New
Sejumlah BUMN Bakal 'Diguyur' PMN, Ini Rincian yang Disetujui Komisi VI DPR

Sejumlah BUMN Bakal "Diguyur" PMN, Ini Rincian yang Disetujui Komisi VI DPR

Whats New
Mendag Zulhas: Minyak Goreng Curah Sudah Rp 14.000, Banyak Tersedia...

Mendag Zulhas: Minyak Goreng Curah Sudah Rp 14.000, Banyak Tersedia...

Whats New
Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi AS, Ini Saran Ekonom

Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi AS, Ini Saran Ekonom

Whats New
Uji Coba Kereta Pembangkit Pakai LNG, Efisiensi Bisa Sampai 37 Persen

Uji Coba Kereta Pembangkit Pakai LNG, Efisiensi Bisa Sampai 37 Persen

Whats New
Minta Modal Rp 73,6 Triliun, Erick Thohir: Kami Pastikan PMN Ini Membawa Hasil yang Baik

Minta Modal Rp 73,6 Triliun, Erick Thohir: Kami Pastikan PMN Ini Membawa Hasil yang Baik

Whats New
Investor Butuh 3 Hal Ini agar Mau Masuk ke RI, Apindo: Jangan Tiap Ganti Menteri, Ganti Aturan...

Investor Butuh 3 Hal Ini agar Mau Masuk ke RI, Apindo: Jangan Tiap Ganti Menteri, Ganti Aturan...

Whats New
Erick Thohir Targetkan Total Dividen BUMN Capai Rp 50 Triliun pada 2024

Erick Thohir Targetkan Total Dividen BUMN Capai Rp 50 Triliun pada 2024

Whats New
Harga Cabai Masih Mahal, Ini Kata Mentan SYL

Harga Cabai Masih Mahal, Ini Kata Mentan SYL

Whats New
Biaya Admin Cek Saldo, Transfer, dan Tarik Tunai Bank DKI di ATM Lain

Biaya Admin Cek Saldo, Transfer, dan Tarik Tunai Bank DKI di ATM Lain

Spend Smart
Jangan Lewatkan, Pendaftaran Beasiswa LPDP Mulai Dibuka Hari Ini!

Jangan Lewatkan, Pendaftaran Beasiswa LPDP Mulai Dibuka Hari Ini!

Work Smart
Deposito Bank Neo Commerce Tidak Dijamin LPS, Ini Penjelasan Manajemen

Deposito Bank Neo Commerce Tidak Dijamin LPS, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
IHSG Tak Mampu Bangkit, Rupiah Ikut Melemah

IHSG Tak Mampu Bangkit, Rupiah Ikut Melemah

Whats New
Digugat Rp 1,1 Triliun oleh Harmas Jalesveva, Bukalapak Buka Suara

Digugat Rp 1,1 Triliun oleh Harmas Jalesveva, Bukalapak Buka Suara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.