Kompas.com - 11/10/2014, 21:38 WIB
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta mengembalikan sistem perekonomian Indonesia sesuai dengan fondasi konstitusi yang menitikberatkan pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Dalam kondisi ekonomi global yang sedang gencar lakukan proses recovery saat ini, kita sudah pasti akan terseok. Pemerintah baru harus segera mengembalikan ekonomi kita pada fondasi konstitusi, yaitu demokrasi ekonomi," kata pengamat dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Sabtu (11/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, menteri yang terkait langsung dengan ekonomi harus diisi oleh orang-orang memiliki komitmen terhadap ekonomi rakyat. Jika hal itu tidak dilakukan, lanjut dia, konsep Trisakti yang digaungkan presiden terpilih hanya akan jadi pepesan kosong belaka.

"Justru akan sia-sia bilamana desain ekonomi kita kembali kepada model ekonomi yang mengandalkan pertumbuhan semata, tetapi lupa sisi visi keadilannya," kata Suroto.

Ia mengatakan bahwa selama satu dasawarsa terakhir masyarakat cenderung disuguhi ilusi kemakmuran. Indonesia seakan telah berkembang menjadi negara dengan ekonomi yang besar dengan masuknya dalam negara G-20 dan menjadi negara dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar nomor dua setelah Tiongkok.

"Kita terninabobokkan dan kita lupa bahwa fundamental ekonomi kita sebetulnya menjadi sangat rapuh dan taktahan goncangan," katanya.

Ia berpendapat, sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan selama satu dasawarsa ini bila ditinjau dari tujuan konstitusi Indonesia untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dinilainya telah gagal.

Di samping itu, kata dia, sistem ekonomi pasar yang berorientasi pada pertumbuhan selama ini juga sebetulnya telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga tidak layak diteruskan.

"Sistem tersebut juga sebetulnya inkonstitusional dan hanya berikan keuntungan bagi segelintir orang," katanya.

Suroto mencatat, pertumbuhan ekonomi selama satu dasawarsa terakhir ini ternyata hanya menyisakan ketimpangan ekonomi yang begitu tajam. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5,6 selama satu dasawarsa menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi dengan Gini Rasio 0,42 atau terendah setelah Indonesia merdeka.

Fundamental ekonomi Indonesia dinilainya makin rapuh sehingga di akhir pemerintahan SBY basis ekonomi yang berorientasi pada broad-based economy, yang memprioritaskan pada komoditas ekspor ternyata tidak mampu memberikan surplus ekonomi.

"Kondisi yang terjadi justru sebaliknya, kita harus membayar mahal ketergantungan ekonomi kita pada utang dan juga impor produk pangan. Pada awal 2013 kita telah menderita kondisi ekonomi double defisit dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ini bukti bahwa fundamental ekonomi kita rapuh," katanya.

Suroto menekankan, "Tanpa perubahan mendasar dalam strategi ekonomi dan juga tanpa adanya perubahan pendekatan kelembagaan, maka fundamental ekonomi Indonesia tetap akan rapuh."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Penumpang Kereta Cepat 'Dioper' ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Penumpang Kereta Cepat "Dioper" ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Whats New
Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Work Smart
Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Spend Smart
Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Whats New
Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Work Smart
Debat Panas Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Dihapusnya Argo Parahyangan demi Kereta Cepat

Debat Panas Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Dihapusnya Argo Parahyangan demi Kereta Cepat

Whats New
Lowongan Kerja Dosen Tetap Universitas Pertamina, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Dosen Tetap Universitas Pertamina, Simak Persyaratannya

Work Smart
Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II, Simak Daftar BUMN yang Buka Lowongan Kerja

Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II, Simak Daftar BUMN yang Buka Lowongan Kerja

Work Smart
Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM lewat Tokopedia

Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM lewat Tokopedia

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Promo Akhir Pekan Indomaret dan Alfamart, Ada Diskon Beras dan Minyak Goreng

Promo Akhir Pekan Indomaret dan Alfamart, Ada Diskon Beras dan Minyak Goreng

Spend Smart
IHSG Sepekan Turun 0,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Naik Jadi Rp 9.512 Triliun

IHSG Sepekan Turun 0,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Naik Jadi Rp 9.512 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Buruh Minta Menko PMK Tak Berkomentar 'No Work No Pay' | Beli Solar Subsidi Wajib Qr Code MyPertamina

[POPULER MONEY] Buruh Minta Menko PMK Tak Berkomentar "No Work No Pay" | Beli Solar Subsidi Wajib Qr Code MyPertamina

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.