Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susahnya Produk Indonesia Tembus Pasar Jepang

Kompas.com - 24/10/2014, 21:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) perlu direvisi ulang. Sebab, dalam implementasinya, banyak hal yang dinilai masih merugikan Indonesia. Misalnya, untuk urusan hambatan non-tarif, seperti standardisasi.

Meskipun ada penurunan tarif bea masuk ke Jepang dalam IJEPA, namun produk Indonesia belum leluasa menembus pasar Jepang, akibat tak mampu memenuhi standar. "Dengan IJEPA ini diharapkan ada peningkatan ekspor untuk produk pertanian, perikanan dan perkebunan. Tetapi IJEPA tidak membuat kualifikasi standar yang menjadi hambatan nontarif di Jepang melemah," ungkap penulis buku "Dalam Bayangan Matahari Terbit", Shanti Darmastuti, Jumat (24/10/2014).

Dalam buku yang ditulis bersama Syamsul Hadi itu, dicontohkan standardisasi produk perkebunan yang menyulitkan adalah sistem pengenalan residu pestisida. Sistem ini diberlakukan pemerintah Jepang sejak Mei 2006. Dalam sistem ini, ditetapkan ambang batas yang ketat untuk sekitar 50.000 residu kimia dalam 734 jenis pestisida.

Tak hanya untuk produk segar saja, Shanti juga menerangkan terdapat kecenderungan produk usaha kecil menengah semakin sulit menembus pasar ekspor. Jepang, dan negara maju lain seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, mulai menerapkan jejak telusur produk (trace ability) makanan dan minuman.

Cinta produk dalam negeri

Jargon cinta produk dalam negeri bukan hanya milik Indonesia. Masyarakat Jepang malah lebih memegang dan mengimplementasikan jargon ini. Shanti, dalam bukunya menyebut, kesulitan menembus pasar Jepang disebabkan juga oleh karakter masyarakat Jepang, yang lebih menyukai produk nasional mereka.

"Istilah koku-san daichi, yang artinya produk dalam negeri adalah nomor satu, telah menjadi semacam ideologi dalam masyarakat Jepang," kata dia.

Namun demikian, Shanti juga memandang, masih susahnya produk Indonesia menembus pasar Jepang sedikit banyak disebabkan PR domestik yang belum rampung. Misalnya, sebenarnya kata dia, permintaan sayuran segar (hortikultura) dari Jepang sangat tinggi. Produsen petani di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan.

"Kita tidak bisa memenuhi permintaan itu karena domestik kita masih berhadapan dengan masalah infrastruktur, suku bunga, dan sebagainya. Sehingga produktivitas petani rendah," jelas Shanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bangun Smelter Nikel Berkapasitas 7,5 Ton, MMP Targetkan Selesai dalam 15 Bulan

Bangun Smelter Nikel Berkapasitas 7,5 Ton, MMP Targetkan Selesai dalam 15 Bulan

Whats New
Gelar RUPS, Antam Umumkan Direksi Baru

Gelar RUPS, Antam Umumkan Direksi Baru

Whats New
Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

Whats New
BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

Whats New
Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

Whats New
Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Whats New
Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Whats New
BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Work Smart
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com