Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/11/2014, 14:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan hak pengelolaan Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero). Hak pengelolaan ini berlaku pada 2017 setelah kontrak dengan Total E&P Indonesie berakhir. Meski demikian, Pertamina dapat bekerja sama dengan Total E&P Indonesie.

Dengan mengelola Blok Mahakam, Kalimantan Timur, Pertamina diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak nasional, sehingga pendapatan dan cadangan minyak dan gas bumi (migas) akan naik.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Naryanto Wagimin, di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Meski demikian, pemerintah ingin memastikan lebih dahulu penawaran dari Pertamina. Dari penawaran itu, akan ditentukan apakah pengelolaan bisa keseluruhan atau mayoritas.

”Pemerintah menyerahkan Blok Mahakam kepada Pertamina. Namun, kami mengimbau Pertamina untuk menggandeng kontraktor sebelumnya,” kata Naryanto.

Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja seperti dikutip Antara mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina mekanisme pengelolaan Blok Mahakam ke depan setelah 2017.

”Kami memberikan Mahakam kepada Pertamina. Silakan Pertamina mengoptimalkan sebesar-besarnya bagi negara. Kami tunggu bagaimana maunya Pertamina,” katanya.

Widhyawan mengatakan, ada dua opsi mekanisme pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017. Pertama, dilakukan Pertamina sendiri. Kedua, bekerja sama dengan pengelola lama, yakni Total E&P Indonesie, dengan skema yang menguntungkan bagi negara. ”Namun, Pertamina tetap menjadi mayoritas dan operator di Blok Mahakam,” ujarnya.

Menurut Widhyawan, salah satu skema kerja sama yang mungkin dilakukan adalah Pertamina mendapat kesempatan mengelola blok migas milik Total di luar negeri. ”Kalau Total masih diajak di Mahakam, apa yang akan dia berikan kepada kita. Silakan keduanya melakukan pembicaraan bisnis. Kami akan memfasilitasi,” ujarnya.

Hanya saja, tambahnya, apa pun opsi yang akan dipilih, Pertamina harus meyakinkan kepada pemerintah bahwa Pertamina bisa memberikan yang terbaik bagi negara. Ia juga meminta Pertamina segera menyampaikan proposal pengembangan Blok Mahakam ke depan. ”Kalau dulu, pemerintah yang dikejar-kejar. Sekarang, kami yang akan terus tagih,” katanya.

Nursatyo Argo, Corporate Secretary Pertamina, mengatakan, Pertamina siap mengelola Blok Mahakam.

Hingga berita ini diturunkan, Vice President HR Communications and General Services Total E&P Indonesie A Noviyanto tidak menjawab pesan singkat dari Kompas.

Cepat laksanakan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto mengatakan, penyerahan Blok Mahakam kepada PT Pertamina merupakan hal positif. ”Sangat bagus. Dengan begitu ada kepastian. Namun, hal ini harus cepat dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Pri, tak masalah jika Pertamina akan memegang 100 persen hak pengelolaan Blok Mahakam atau pemegang hak mayoritas. ”Tidak perlu kaku apakah 100 persen atau tidak. Yang terpenting, Pertamina menjadi operator,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengungkapkan, Total E&P Indonesie dimungkinkan mengelola Blok Mahakam selama dua atau tiga tahun bersama PT Pertamina selama masa transisi (Kompas, 15/11).

Total sudah mengelola Blok Mahakam selama 47 tahun. Perusahaan migas multinasional asal Perancis itu memperoleh kontrak Blok Mahakam pada 1967. Pada 1997, Total mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. (ARN/PPG)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Buka Usaha Baju Anjing dan Kucing? Siapkan Modal Segini

Mau Buka Usaha Baju Anjing dan Kucing? Siapkan Modal Segini

Smartpreneur
Bocoran Ketentuan Cukai Minuman Berpemanis yang Diterapkan Tahun Depan

Bocoran Ketentuan Cukai Minuman Berpemanis yang Diterapkan Tahun Depan

Whats New
Lion Air, Batik Air dan Super Air Jet Gandeng Airbus untuk Tingkatkan Kinerja Armada

Lion Air, Batik Air dan Super Air Jet Gandeng Airbus untuk Tingkatkan Kinerja Armada

Rilis
Pertamina Masih Cari Partner Baru di Blok Masela

Pertamina Masih Cari Partner Baru di Blok Masela

Whats New
Peserta Nonaktif JKN BPJS Kesehatan Naik Jadi 52,3 Juta Per Agustus 2023

Peserta Nonaktif JKN BPJS Kesehatan Naik Jadi 52,3 Juta Per Agustus 2023

Whats New
ASN yang Bersedia Ditempatkan di Daerah 3T Bisa Naik Jabatan dalam 2 Tahun

ASN yang Bersedia Ditempatkan di Daerah 3T Bisa Naik Jabatan dalam 2 Tahun

Whats New
Soal Penerapan Pajak Karbon, Kewenangan Ada di Pemerintah

Soal Penerapan Pajak Karbon, Kewenangan Ada di Pemerintah

Whats New
Pedagang Pasar Tanah Abang Dukung Pemerintah Larang Tiktok Shop untuk Berjualan

Pedagang Pasar Tanah Abang Dukung Pemerintah Larang Tiktok Shop untuk Berjualan

Whats New
 IHSG Ambles 1,07 Persen Usai Bursa Karbon Dirilis, Rupiah Mengikuti

IHSG Ambles 1,07 Persen Usai Bursa Karbon Dirilis, Rupiah Mengikuti

Whats New
Sistem Rekrutmen ASN Transparan, Menteri PANRB: Putrinya Pak Jokowi Saja Tidak Lolos Tes

Sistem Rekrutmen ASN Transparan, Menteri PANRB: Putrinya Pak Jokowi Saja Tidak Lolos Tes

Whats New
Peralihan Konsumsi Rokok hingga Larangan Ekspor Mineral Jadi Tantangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2024

Peralihan Konsumsi Rokok hingga Larangan Ekspor Mineral Jadi Tantangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2024

Whats New
Mentan SYL Sebut Kerja Sama Pangan Penting untuk Hadapi Tantangan Global

Mentan SYL Sebut Kerja Sama Pangan Penting untuk Hadapi Tantangan Global

Whats New
Luhut: Potensi Investasi Bursa Karbon Mencapai Rp 146,3 Triliun

Luhut: Potensi Investasi Bursa Karbon Mencapai Rp 146,3 Triliun

Whats New
Simak Jenis hingga Syarat Ajukan KPR di BTN

Simak Jenis hingga Syarat Ajukan KPR di BTN

Whats New
Update Rencana LRT Bali, Kemungkinan Dibangun di Bawah Tanah, Biaya Bisa Bengkak 3 Kali Lipat

Update Rencana LRT Bali, Kemungkinan Dibangun di Bawah Tanah, Biaya Bisa Bengkak 3 Kali Lipat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com