Industri Migas Dipersepsikan Banyak yang Nakal dan Main-main

Oleh karena itu, peran Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas yang baru sangat penting dan menentukan.

Dalam acara serah terima, Amien Sunaryadi dan Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko, di kantor SKK Migas, di Jakarta, Jumat (21/11/2014), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said secara emosional mengingatkan agar jajaran di SKK Migas menghentikan praktik permainan yang merugikan negara. ”Enough is enough,” katanya.

Bagaimana SKK Migas akan dikendalikan oleh Amien Sunaryadi yang juga pernah menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2003-2007? Berikut wawancara Kompas dengan Amien Sunaryadi seusai acara serah terima jabatan di kantor SKK Migas.

Apa rencana atau sasaran Anda ke depan?

Jika prioritas membenahi industri hulu migas, saya belum dapat menjelaskan sekarang. Sudah ada gambaran, tetapi belum dapat saya jelaskan. Saya perlu mengenal teman-teman (para karyawan) di sini. Saya sudah bertemu dengan para deputi, melihat ruangan kerja, baru sampai lantai 37, masih banyak yang lain karena belum sempat. Tahap pertama, saya ingin mengenal yang ada di SKK Migas, termasuk mencoba memahami hal-hal yang belum tertangani, misalnya, soal Blok Mahakam. Saya belum bisa ngomong.

Anda tahu maksud enough is enough yang dikatakan Sudirman Said?

Dipersepsikan di industri migas banyak yang nakal, terus bisnis main-main. Sudah cukuplah. Sudah tidak waktunya lagi. Kita bisnis serius. Kalau kerja, kerja betulan. Sudahlah, kita sudah tidak usah main-main, minta dikasih duit. Kebetulan, pekerjaan saya sebelumnya, konsultan di perusahaan swasta. Pekerjaan saya investigasi. Nah, waktu diinvestigasi, duitnya kelihatan untuk sogok. Jadi, saya agak tahu pemetaan itu dari sisi bisnis sektor swasta.

Itu yang akan menjadi prioritas Anda?

Bukan. Secara keseluruhan SKK Migas, Presiden ingin adanya kedaulatan energi. Energi itu tidak hanya migas. Ada macam-macam. Supaya migas berdaulat, suplai harus bagus dan cukup. Karena itu, produksi harus bagus. Untuk produksi bagus, bagaimana? Proses mulai dari mencari, mendapatkan kontrak wilayah kerja, eksplorasi, produksi, hingga selesai, harus cepat selesai. Misalnya, mulai eksplorasi sekarang, minyaknya bisa didapat, katakanlah, delapan tahun. Jika diulur-ulur, bisa menjadi 10 sampai 12 tahun. Ini perlu dipotong

Apa sengaja diulur-ulur?

Penyebabnya macam-macam. Ada faktor internal dan eksternal. Misalnya, ada kontrak yang sudah habis, lalu diperpanjang-panjang. Pertanyaannya, mengapa jauh-jauh hari sebelum kontrak habis tidak diberesi? Mengapa baru diberesi sekarang. Ini mengganggu kontraktor kontrak kerja sama. Jika jauh-jauh hari, misalnya tiga sampai empat tahun, sudah diberi kepastian, oke diperpanjang, investasi, kan, menjadi enak. Namun, jika tidak ada kepastian, tidak jelas diperpanjang atau tidak, lalu diperpanjang beberapa bulan, investasi menjadi tidak jelas. Jika investasi tidak jelas, produksi bisa menjadi tidak optimal. Jadi, keputusannya, diperpanjang atau tidak. Jika (keputusannya) diberi tahu empat tahun sebelumnya, kan, enak. Keputusan diperpanjang atau distop. Seharusnya ada kepastian sehingga investor tidak ragu-ragu. Kalau iya, ya, iya. Kalau enggak, ya, enggak. Eksternal bisanya terkait perizinan, antar-kementerian dan pemerintah daerah. Itu di luar kewenangan SKK.

Bagaimana Anda menyiasati tekanan politik atau pihak asing?

Kebetulan saya menjadi konsultan dan membantu meng identifikasi risiko-risiko. Intervensi ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Menyenangkan, misalnya dikasih duit dan terintervensi. Yang tidak menyenangkan, misalnya, dimaki-maki atau dimarahi. Sudah dipetakan, tetapi solusinya sedang dipikirkan.

Tekanan lebih banyak di mana?

Kalau di dalam metodologi, ada istilah penilaian risiko terjadinya kecurangan. Risiko dimana saja dipetakan. Setelah itu, yang harus dilihat dua hal, yakni kemungkinan terjadi tinggi atau tidak.

Bagaimana Anda menyiasati pemberian gratifikasi?

Kalau di konsultan, saya menyebut program pencegahan anti korupsi. Nomor satu adalah setting tune from the top. Yang di atas harus memberi kebijakan. Ini nomor satu. Kalau yang di atas, seperti Pak Menteri, sudah ngomong enough is enough, kebijakan menteri seperti itu. Saya harus menerjemahkan ke bawah seperti itu. Kalau kebijakan menteri seperti itu dan saya halo-halo dengan pengusaha nakal. Saya diam-diam dikasih Harley Davidson. Mungkin, pegawai tidak tahu, tetapi protokol tahu dan bercerita kepada yang lain. Pak Amien terima Harley. Ini artinya sudah hancur. Artinya, kebijakan di atas yang isinya tidak boleh macam-macam, enough is enoguh, ketika ada cerita seperti itu, berarti saya tidak menjalankan apa yang ditekankan menteri. Kebijakan seperti itu lalu perlu diwujudkan dalam kebijakan dalam kode etik. SKK Migas punya kode etik. Akan tetapi, perlu diperbaiki atau diperjelas, misalnya mana yang boleh dan tidak. Level berikut, implementasi. Kalau kode etiknya begitu dan ada yang melanggar, harus ditegakkan. Kalau ada kebijakan, kode etik, dan penegakan yang bisa dilihat pegawai, aman.

Pengawasan bagaimana?

Itu tidak bisa satu orang mengawasi satu orang. Pengawasan harus melalui sistem yang terintegrisi. (FER/ARN)

baca juga: Menteri ESDM: Jangan Ganggu Tim Saya!