Kompas.com - 27/11/2014, 19:07 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merasa heran kepada beberapa pemerintah daerah yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) jauh dari kemampuan pengusaha.

APINDO menyebut aksi sepihak pemerintah itu layaknya aksi lembaga swadaya masyarakat (LSM). "Pemerintahnya harus tegas dong. Misalkan Ahok, mau (buruh) demo atau mau nginep di Balai Kota, ya silahkan. Sementara ini ada pemerintah daerah yang menetapkan UMP karena di demo. Ini pemerintah apa LSM sih?," ujar Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial APINDO Hariyadi B. Sukamdani dalam konferensi pers IPOC di Bandung, Kamis (27/11/2014).

Dia menjelaskan, selain pemerintah daerah yang menentukan UMP jauh dari kemampuan pengusaha, APINDO juga menuduh banyak kepala daerah menaikan UMP karena faktor politik. Salah satu pemerintah yang mendapatkan sorotan adalah pemerintah Kota Sidoarjo dan Sukabumi.

Khusus di Sukabumi, di mana UMR naik lebih dari 20 persen dinilai sangat memberatkan pengusaha. Dia pun mengimbau agar para pengusaha waspada akan kenaikan upah di berbagai daerah.

"Pemerintah daerah di Sukabumi, dulu industri sepatu semua ke Sukabumi, tapi sekarang kenaikannya (UMP) paling tinggi sampai 24 persen. Sebagai pengusaha kita akan laksanakan, tapi kalau UMP-nya tidak masuk akal ya berat juga," kata dia.

Sementara di sektor perkebunan, APINDO juga memprediksi akan terjadi hal yang sama dengan industri lain. Pasalnya, penetapan UMP pasti akan berdampak kepada industri perkebunan. "Saya gak percaya masa sektor perkebunan enggak ikut dengan sektoral. Keliatannya masih aman-aman saja, tapi pasti ada provokator," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Tarik Tunai Bank Jateng Tanpa Kartu via Internet Banking dan Bima

Cara Tarik Tunai Bank Jateng Tanpa Kartu via Internet Banking dan Bima

Spend Smart
Main HP di SPBU Bisa Picu Kebakaran, Cuma Mitos atau Fakta?

Main HP di SPBU Bisa Picu Kebakaran, Cuma Mitos atau Fakta?

Whats New
Butuh Uang Tambahan? Simak Cara Daftar Shopee Affiliates Program

Butuh Uang Tambahan? Simak Cara Daftar Shopee Affiliates Program

Work Smart
Lebih Murah Beli Minyak Goreng di Alfamart atau Indomaret?

Lebih Murah Beli Minyak Goreng di Alfamart atau Indomaret?

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV,  XXI, dan Cinepolis

Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV, XXI, dan Cinepolis

Spend Smart
Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Whats New
Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Whats New
[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

Whats New
Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Whats New
Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.