Layanan Izin Investasi Satu Pintu Berjalan Akhir Januari 2015

Kompas.com - 09/12/2014, 17:23 WIB
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani berfoto sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2014). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) DANY PERMANAKetua Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani berfoto sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2014). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Franky Sibarani optimistis layanan izin investasi satu pintu bisa dijalankan akhir Januari 2015. Pada pertengahan Januari 2015, BPKM akan melakukan tes penerapan sistem perizinan satu pintu.

"Nah, ini yang kita in-line kan dengan BKPM pusat. Dalam konteks PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), kita bersinergi dengan berbagai kementerian. Diharapkan tentu Januari akhir kita sudah bisa melayani investasi satu pintu yang benar-benar satu pintu," kata Franky di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (9/12/2014), seusai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla.

Menurut dia, pelayanan izin investasi akan disatukan dalam Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat ini, pelayanan izin investasi terbagi dua, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah di bawah BPKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Mengenai kesiapan infrastruktur teknologi informasi, Franky menyatakan bahwa segala infrastruktur sudah tersedia.

"Tinggal kita koneksikan saja," sambung dia.

Franky juga mengaku telah melaporkan perkembangan rencana pelayanan izin satu pintu ini kepada Wapres. Diharapkan, penyederhanaan izin tersebut bisa menjadi daya tarik bagi para investor.

Di samping mewujudkan pelayanan izin investasi satu pintu, Franky menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian mengenai penerbitan izin prinsip tanpa tatap muka.

"Jadi artinya kalau mau apply IP (izin prinsip), cukup memasukkan dokumen-dokumen, kemudian kita tinggal menunggu. Dalam tiga hari atau sebelumnya sudah bisa selesai," sambung dia.

Dengan pembenahan birokrasi perizinan ini, Franky menilai target investasi Rp 524 triliun masih realistis.

"Karena kami kan sedang membenahi dari sisi perizinan, kami yakini bahwa perizinan yang kita perbaiki ini akan menjadi daya saing tersendiri investasi perizinan," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X