Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap BI Rate Masih Tinggi, Pemerintah Kumpulkan Petinggi Bank Pelat Merah

Kompas.com - 24/02/2015, 18:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah pejabat teras bank-bank pemerintah di Istana Kepresidenan, Selasa (25/2/2015). Isu yang dibahas adalah mengenai suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate yang ditetapkan sebesar 7,5 persen.

Pemerintah ingin meminta pendapat bank-bank nasional soal BI Rate itu lantaran pemerintah melihat suku bunga acuan itu masih terlalu tinggi.

"Presiden ingin mendengar kondisi perbankan kami terutama BUMN. Bagaimana tanggapan perbankan terhadap BI Rate yang turun. Bagaimana di masa depan menurunkan interest rate, karena interest rate kita masih cukup tinggi. Ingin mendengar itu saja," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil usai pertemuan itu, Selasa sore.

Saat ditanyakan apakah langkah pemerintah ini mengindikasikan adanya intervensi pemerintah agar BI menurunkan suku bunganya, Sofyan mengelak. Menurut dia, Bank Indonesia tidak bisa diintervensi dalam membuat setiap kebijakannya.

"Kalau pemerintah ngomong itu bagian dari konsen interest rate secara umum. Tapi kebijakan tetaplah kebijakan BI," ujar dia.

Menurut Sofyan, sebenarnya BI masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunganya karena inflasi yang terkendali. "Inflasi harus tekan, jika bisa di bawah target maka selalu ada ruang bagi BI untuk menyesuaikan interest rate. Jika disesuaikan maka interest (rate) perbankan menyesuaikan juga," ujar Sofyan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen pada Januari 2015 mengalami deflasi sebesar 0,24 persen. Inflasi dari tahun ke tahun tercatat 6,96 persen. Inflasi inti Januari 2015 sebesar 0,61 persen, dan inflasi inti tahun ke tahun sebesar 4,99 persen.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate dapat kembali diturunkan. Tingginya BI Rate, menurut JK, menjadi penyebab kinerja investasi melambat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

Whats New
Bakal 'Buyback' Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Bakal "Buyback" Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Whats New
Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Whats New
Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Whats New
Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Whats New
Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Whats New
Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Whats New
RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

Whats New
Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Whats New
Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Whats New
Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Whats New
Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Whats New
Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Whats New
OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

Whats New
Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com