Dilema PNS, Kuat dan Penting tapi sekaligus Lemah

Kata kompromi telah menjadi model dalam politik Indonesia, dan itu pulalah yang ada di kepala banyak pihak untuk meredam suasana panas yang meletihkan. Sementara perubahan justru membutuhkan pemimpin yang tak berkompromi.

Mereka ingin korupsi diberantas, tetapi tak mau menerima kenyataan bahwa koruptor harus diperiksa dan penyerapan anggaran tak bisa lagi dijadikan indikator kinerja. Sebab, dengan peraturan yang baik, seharusnya biaya yang dikeluarkan bisa banyak dihemat, dan otomatis persentase penyerapannya turun.

Di dunia ini tak ada lagi bangsa yang menerapkan persentase penyerapan sebagai haluan kinerja. Tetapi, untuk menggertak, ini pun bisa dilakukan.

Menarik disimak, Indonesia tiba-tiba mendapat kiriman singa-singa perkasa yang maju tak gentar, anti gertak. Tri Rismaharini dan Basuki Tjahaja Purnama adalah dua di antara singa-singa yang anti gertak itu. Digertak akan dimakzulkan, diberi hak angket, diancam jabatannya akan hilang, tak menyurutkan langkahnya. Bahkan diancam pembunuhan, atau diserang secara rasis, pun mereka hadapi.

Ada kehebohan karena ideologis yang terang-terangan memanipulasi persepsi kita. Tetapi, di luar ini kebenaran sulit disembunyikan.

Risma dan Basuki bukanlah singa yang mengembik karena mereka menjunjung nilai-nilai. Pemimpin seperti ini kelak akan terlihat kinerjanya. Menghancurkan mafia adalah prestasi besar seorang pemimpin. Jauh di atas kinerja-kinerja operasional yang melibatkan banyak orang.

Indonesia tengah berubah. Dan, untuk berubah harus ada pihak yang berani berkorban, memutus rantai kebohongan dan rantai manipulasi. Kalau para calon presiden saja ”ngeper” melihat hasil jajak pendapat yang tak mencerminkan popularitasnya, apakah para ketua partai tak ”ngeper” melihat dukungan publik yang begitu rendah terhadap praktik-praktik penggertakan yang dilakukan orang-orang yang tak peduli pada kepentingan publik?

Rhenald Kasali, Guru Besar FEUI