Ketua MPR: Harga BBM Ikuti Pasar, Pemerintah Melanggar UU

"Pemerintah harus hati-hati. (Harga) BBM itu tidak boleh ikuti harga pasar. Kalau ikut pasar, bisa berbahaya, bisa melanggar UU," kata Zulkifli Hasan seusai menghadiri Dies Natalis di Kampus Universitas Negeri Semarang, Senin (30/3/2015).

Zulkifli mengatakan, MPR sebagai lembaga negara berhak mengingatkan pemerintah terkait kebijakan yang diambil walaupun penentuan kebijakan merupakan hak pemerintah.

Mantan Menteri Kehutanan itu mengingatkan agar proses kenaikan harga BBM tidak semata melihat fluktuasi kenaikan harga pasar dunia. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan agar penetapan harga tidak mengikuti mekanisme pasar dan pemerintah harus mengeluarkan subsidi kepada masyarakat.

"Tidak boleh ikut pasar. Subsidi itu harus ada," katanya.

Pemerintah sendiri pada 28 Maret lalu memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM jenis solar dan premium untuk wilayah penugasan luar Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali (Jamali), naik masing-masing Rp 500 per liter dari harga lama. Keputusan menaikkan harga melihat dinamika dan perkembangan harga minyak dunia.

Harga minyak untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali untuk premium menjadi Rp 7.400 dan solar menjadi Rp 6.900. Sementara itu, harga di luar Jawa, Madura, dan Bali untuk solar Rp 6.800, sementara premium menjadi Rp 7.300.