Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surati Menteri Rini, Jonan Minta Pelabuhan Tak Dikerjasamakan dengan Asing

Kompas.com - 28/06/2015, 21:25 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meminta pengelolaan pelabuhan peti kemas yang akan habis masa kontraknya, tak lagi dikerjasamakan dengan pihak asing.

Jonan bahkan sudah mengirimkan surat permintaan tersebut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

“Suratnya ke Menteri BUMN jadi bukan hanya untuk Pelindo I dan Pelindo II tapi semua Pelindo yang masa kontraknya (pelabuhan terminal petikemas) sudah habis sebaikanya tidak dikerjasakan dengan pihak luar negeri, untuk memberikan pemanfaatan yang lebih besar untuk ekonomi nasional,” ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Djuraid kepada Kompas,com di Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Salah satu pelabuhan terminal peti kemas yang akan habis masa konsesinya yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT). Sejak tahun 1999, konsesi JICT diserahkan kepada perusahaan asal Hongkong Hutchinson Port Holdings (HPH). Meski kontrak tersebut akan habis pada 2019 nanti, Pelindo II selaku operator pelabuhan justru berencana memperpanjang konsesi HPH terhadap JICT tahun ini.

Jonan kata Hadi, bisa memaklumi mengapa pada 1999 JICT diserahkan pengeloaannya kepada pihak asing. Pasalnya waktu itu Indonesia memang secara ekonomi sedang sulit pasca kriris ekonomi. Ketersediaan dana, teknologi, dan sumber Daya Manusia (SDM) saat itu dinilai belum siap mengelola pelabuhan petikemas bertaraf internasional.

Namun, 20 tahun masa kontrak dinilai waktu yang sangat cukup agar konsesi pengeloaan JICT itu kembali dipegang oleh Indonesia dalam hal ini Pelindo II.

“Karena itu Kemenhub berpendapat sebaiknya JICT tidak dikerjasamakan dengan pihak asing. Dikelola sendiri oleh Pelindo II untuk sebesar-besarnya keuntungan dan kemanfaatan ekonomi nasional,” kata Hadi.

Selain JICT, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) juga akan habis masa konsesinya tahun 2019 nanti. Dubai Port World (DPS) selaku pemegang 41 persen saham TPS Surabaya menyodorkan perpanjangan kontrak terkait kepemilikan sahamnya pada Januari 2015 lalu.

Pemberian konsesi kepada DPS oleh Pelindo III dilakukan pada tahun 1999 saat krisis ekonomi menerjang Indonesia. “Di surat itu Pak Menteri tak menyebut spesifik hanya JICT loh. Semua pelabuhan. Waktu 20 tahun sudah cukuplah buat kita secara teknologi alih teknologi, SDM sudah sangat berkembang,” ucap Hadi,

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Allianz Syariah Cetak Kontribusi Peserta Baru Rp 870 Miliar pada 2023

Allianz Syariah Cetak Kontribusi Peserta Baru Rp 870 Miliar pada 2023

Whats New
Konsumsi Elpiji 3 Kg Diproyeksi Bengkak 4,4 Persen di 2024

Konsumsi Elpiji 3 Kg Diproyeksi Bengkak 4,4 Persen di 2024

Whats New
LPS Sebut Tapera Bakal Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

LPS Sebut Tapera Bakal Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

Whats New
Kelancaran Transportasi Jadi Tantangan di RI, RITS Siap Kerja Sama Percepat Implementasi MLFF

Kelancaran Transportasi Jadi Tantangan di RI, RITS Siap Kerja Sama Percepat Implementasi MLFF

Whats New
Sebelum Kembali ke Masyarakat, Warga Binaan Lapas di Balongan Dibekali Keterampilan Olah Sampah

Sebelum Kembali ke Masyarakat, Warga Binaan Lapas di Balongan Dibekali Keterampilan Olah Sampah

Whats New
TLPS Pertahankan Tingkat Suku Bunga Penjaminan

TLPS Pertahankan Tingkat Suku Bunga Penjaminan

Whats New
BRI Life Fokus Pasarkan Produk Asuransi Tradisional, Unitlink Tinggal 10 Persen

BRI Life Fokus Pasarkan Produk Asuransi Tradisional, Unitlink Tinggal 10 Persen

Whats New
Dukung Pengembangan Industri Kripto, Upbit Gelar Roadshow Literasi

Dukung Pengembangan Industri Kripto, Upbit Gelar Roadshow Literasi

Whats New
Agar Tak 'Rontok', BPR Harus Jalankan Digitalisasi dan Modernisasi

Agar Tak "Rontok", BPR Harus Jalankan Digitalisasi dan Modernisasi

Whats New
Emiten Beras, NASI Bidik Pertumbuhan Penjualan 20 Pesen Tahun Ini

Emiten Beras, NASI Bidik Pertumbuhan Penjualan 20 Pesen Tahun Ini

Whats New
Sri Mulyani Tanggapi Usulan Fraksi PDI-P soal APBN Pertama Prabowo

Sri Mulyani Tanggapi Usulan Fraksi PDI-P soal APBN Pertama Prabowo

Whats New
Menhub Sarankan Garuda Siapkan Tambahan Pesawat untuk Penerbangan Haji

Menhub Sarankan Garuda Siapkan Tambahan Pesawat untuk Penerbangan Haji

Whats New
Apindo: Pengusaha dan Serikat Buruh Tolak Program Iuran Tapera

Apindo: Pengusaha dan Serikat Buruh Tolak Program Iuran Tapera

Whats New
Orang Kaya Beneran Tidak Mau Belanjakan Uangnya untuk 5 Hal Ini

Orang Kaya Beneran Tidak Mau Belanjakan Uangnya untuk 5 Hal Ini

Spend Smart
Apindo Sebut Iuran Tapera Jadi Beban Baru untuk Pengusaha dan Pekerja

Apindo Sebut Iuran Tapera Jadi Beban Baru untuk Pengusaha dan Pekerja

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com