Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, jumlah penduduk miskin bisa bertambah banyak dengan mudah. Selain faktor kehilangan atau penurunan penghasilan, harga pangan yang tak bisa dikendalikan bisa menyeret golongan penduduk yang berstatus hampir miskin bisa jadi benar-benar miskin. “Harga pangannya enggak turun, ya, dampaknya yang miskin naik. Sangat sederhana hubungannya,” kata Darmin.
Pemerintah, lanjut Darmin, sudah memprediksi bertambahnya jumlah orang miskin ini. Makanya, anggaran dana desa akan dikucurkan untuk proyek-proyek yang banyak menyerap tenaga kerja di pedesaan.
Di sisi yang lain, program beras sejahtera (rastra) diguyur 14 kali dalam setahun. “Apa bisa menyelesaikan seluruhnya? Mungkin enggak seluruhnya, tapi membantu,” lanjutnya.
Realisasi dan efektivitas program tadi memang masih harus dinantikan. Pasalnya, selama ini kemampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja baru sangat terbatas. Boro-boro memberikan peluang kerja bagi korban PHK, untuk menampung 7,45 juta orang pengangguran yang sudah eksis sejak lama saja masih kesulitan. Ini belum ditambah dengan 17,69 juta orang golongan pekerja keluarga yang tidak mendapatkan upah apa pun, baik uang maupun barang.
Tengok saja, realisasi investasi yang masuk sepanjang semester I–2015 memang menambah jumlah penyerapan tenaga kerja. Pada paruh pertama tahun ini, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia dari investasi asing dan dalam negeri mencapai 686.174 orang. Angkanya naik 12,31 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 610.959 orang.
Meski bertumbuh, realisasi penyerapan tenaga kerja tadi rasa-rasanya bakalan sulit mencapai target yang dicanangkan pemerintah sebelumnya, yakni sebanyak 2 juta tenaga kerja. Secara teoretis, target itu tergolong wajar. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5 persen setahun, di atas kertas, mestinya bisa tercipta 2 juta lapangan kerja. Persoalannya, kualitas pertumbuhan ekonomi memang makin menurun.
Maka, wajar kiranya jika Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengapresiasi kehadiran perusahaan start-up semacam Go-Jek, GrabBike, Blu-Jek, dan sebagainya. “Kayak Go-Jek ini, secara tidak langsung menyerap tenaga kerja yang di-PHK,” ujar Sasmito. (baca juga: Ojek Modern, dari Go-Jek hingga Ojek Syariah)
Dus, alih-alih mempersoalkan start-up tadi, pemerintah mestinya mendorong lebih banyak start-up seperti ini. Setuju? (Silvana Maya Pratiwi, Tedy Gumilar)
Baca juga: Terimbas Pelemahan Rupiah, 5 Perusahaan di Bekasi Bangkrut, Ribuan Pekerja Kena PHK
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
