Chatib Basri: Penyakit Kronis Birokrasi adalah Kurang Responsifnya Pegawai

Kompas.com - 05/10/2015, 14:59 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri, mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya langkah-langkah jangka pendek meski skalanya kecil.

Menurut Chatib, langkah-langkah pendek perlu dilakukan untuk meredam gejolak ekonomi yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah terus melakukan reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga atau kementerian.

Dia menceritakan pengalamannya saat memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa tahun silam. Hal pertama yang ia lakukan adalah memaksa pegawai BKPM untuk mengangkat telepon. Bagi Chatib, penyakit kronis birokrasi di Indonesia adalah kurang responsifnya pegawai, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Bahkan tutur pria berkacamata itu, pegawai pemerintahan sudah terlatih untuk mengatakan tidak untuk segala perintah.

"Saya ketika di BKPM, orang tanya reform-nya apa, saya katakan coba lihat website BKPM. Bisa ngerti enggak kita? Enggak bisa orang isinya peraturan presiden, peraturan pemerintah, kita enggak akan bisa ngerti. Kalau saya investor, kalau enggak ngerti ya saya telepon. Tapi ada enggak yang angkat telepon di kantor pemerintah? Enggak ada. Makanya yang pertama saya lakukan adalah memaksa agar pegawai angkat telepon," ujar Chatib Basri dalam acara seminar ekonomi nasional di Jakarta, Senin (5/10/2015).

Reformasi dalam skala kecil itu kata dia mesti dilakukan oleh semua lembaga atau kementerian bila menginginkan adanya suatu perubahan. Pemerintah menurut Chatib tak boleh memposisikan diri dalam keadaan yang pasif menunggu izin DPR untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang besar, misalnya pembangunan infrastruktur.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menunggu izin DPR. Begitu kata dia. Perubahan dalam skala kecil itu diakui Chatib tak akan mendapatkan perhatian dari media. Tapi baginya, arah kebijakan pemerintah bukanlah ditentukan oleh pemberitaan-pemberitaan di media massa.

"Ini tidak akan jadi headline kalau enggak heboh. Tapi kalau (pemerintah) mengejarnya headline, ya repot. Republik ini kan bukan republik yang ditentukan oleh kantor redaksi," kata Chatib.

Chatib juga mengkritisi berbagai target pemerintah yang dinilainya terlalu besar. Seharusnya kata dia, pemerintah lebih realistis dalam membuat target kebijakan.

"Saya ingin membuka, kita ini harus lebih realistis. Supaya kita enggak melakukan kesalahan seperti yang lalu-lalu. Kita senang sekali melihat dunia begitu indah, nyatanya dalam birokrasi enggak. Meraka itu terlatih untuk bilang enggak. Itu yang terjadi," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.