Sudah Ada Satgas, Susi Harap Proses Hukum "Illegal Fishing" Cepat

Kompas.com - 02/11/2015, 22:40 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Indra AkuntonoMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti punya satu harapan agar persoalan yang sering membuatnya jengkel selama ini tak terulang.

"Dan kami harap karena di sini semua unsur sudah ada, itu tidak ada lagi pengadilan yang mencapai proses berbulan-bulan, atau tahunan enggak selesai-selesai inkrah-nya. Karena semua ada di dalam satu perahu (bernama Satgas Anti Illegal Fishing)," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (2/11/2015).

Menteri asal Pangandaran Jawa Barat memang beberapa kali jengkel dengan proses hukum para pelaku dan kapal illegal fishing. Saking jengkelnya, Susi sampai berkeinginan membubarkan salah satu Pengadilan Perikanan di Ambon.

Pertama, kekecewaan Susi bermula dari keputusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon melepas Kapal MV Hai Fa, kapal ikan terbesar yang pernah ditangkap aparat keamanan Indonesia.

Proses hukum kasus itu otomatis terhenti karena Kejaksaan Tinggi Maluku tidak mengajukan upaya hukum lanjutan. Sebelumnya, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Maluku menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon.

Dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, Zhu Nian Le, nakhoda kapal, hanya diganjar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Kedua, kekecewaan Susi muncul karena Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon hanya mendenda Rp 100 juta atas lima kapal milik PT Sino yang sudah sangat jelas terlibat dalam aksi illegal fishing di perairan Indonesia.

Susi pun memberikan contoh, kapal Sino 15, 26, dan 27 tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI).Dalam Pasal 93 ayat 1 UU Perikanan, pelanggar bisa dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Sementara itu, dua kapal lagi, yaitu Sino 35 dan 36, kedapatan digunakan untuk menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak sesuai dengan SIPI. Kapal-kapal itu teridentifikasi menggunakan mata jaring ganda yang bisa mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan.

Dalam Pasal 85 UU Perikanan, pelanggar aturan ini bisa dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain dapat hukuman denda Rp 100 juta, alat tangkap kelima kapal itu dirampas untuk negara. Namun, hakim malah memutuskan untuk menyerahkan kapal itu kepada pemiliknya.

"Kami satu operasi (sekarang), walaupun struktur organiknya tetap masing-masing (lembaga/kementerian), akan tetapi khusus IUU fishing, kami bersinergi bersama," kata Susi.

Satgas Anti Illegal Fishing itu bisa dibilang sangat lengkap. Bagaimana tidak, selain ada TNI dan Polri, Satgas tersebut juga diperkuat oleh PPATK, imigrasi, Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan, hingga Badan Intelijen Nasional (BIN).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X