Penerimaan Negara Meleset, Proyek-proyek APBN Dikurangi

Sementara belanja negara, total realisasinya mulai meninggi Rp 1.248,9 triliun atau 62,9 persen dari pagu yang sebesar Rp 1.984,1 triliun.

Artinya defisit anggaran sekarang berada di posisi Rp 259,2 triliun atau 16,5 persen dari pagu dalam APBN-P 2015 yang sebesar Rp 222,5 triliun.

Melihat kondisi keuangan negara yang demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan akan ada proyek-proyek dalam APBN-P 2015 yang dikurangi.

"Ya pastilah (dikurangi proyek). Kita lihat perkembangannya," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/11/2015).

Dia menjelaskan, berkurangnya pemasukan negara pasti akan berdampak kepada pengeluaran. Untuk mencegah terjadinya defisit anggaran yang besar maka tutur JK, pasti pengeluaran harus dibatasi.

Meski begitu sebenarnya pemerintah memiliki opsi lain, di tengah mulai besarnya serapan belanja modal yang tak diimbangi pendapatan, opsi memperbesar utang bisa saja diambil.

Meski tak menyebut pasti akan mengambil opsi utang, JK menuturkan bahwa pemerintah akan mencari suatu cara agar defisit anggaran bisa terkelola dengan baik.

"Kalau pendapatan berkurang pasti pengeluaran harus dikurangi kan. Atau kita mencari suatu cara untuk mengelola defisit itu," kata Wapres.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakini defisit anggaran hingga akhir tahun 2015 akan tetap terkendali dengan perkiraan maksimal 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Keyakinan tersebut diungkapkan Bambang dengan melihat kondisi terkini realisasi belanja negara dan pendapatan negara, termasuk potensi terbaru kekurangan penerimaan pajak.

Potensi baru itu yakni reinveting policy minimal Rp 30 triliun, revaluasi aset minimum Rp 10 triliun, penagihan pemeriksaan Rp 5 triliun, dan ekstensifikasi Rp 5 triliun. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan pinjaman multilateral untuk menutupi defisit di akhir tahun.