Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport, Setya Novanto, dan Oleh-oleh dari Antalya

Kompas.com - 18/11/2015, 12:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

KOMPAS.com — Nama Setya Novanto belakangan ramai menghiasi pemberitaan Tanah Air, apalagi setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan adanya "politisi kuat" yang meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Kegaduhan tersebut sungguh sangat disayangkan harus terjadi, jika itu benar, di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di segala sektor, termasuk di bidang mineral pertambangan dan batubara (minerba).

Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang tengah berada di Turki melalui telewicara dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2015), menyampaikan, negara-negara G-20 bersepakat tentang pentingnya perbaikan iklim investasi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi global.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Antalya, Turki, 15-16 November 2015, para pemimpin G-20 berkomitmen pada pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2 persen pada 2018 sebagaimana disepakati dalam KTT G-20 Brisbane 2014.

Oleh-oleh Bambang dari Antalya tersebut tampaknya memang harus diolah dan dimatangkan lagi, melihat "dapur" RI yang kenyataannya masih banyak masalah dalam ketidakpastian hukum. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kepastian hukum dibutuhkan untuk perbaikan iklim investasi.

Kasus ini, kata Enny, bisa ditarik dari dua dimensi. Pengungkapan kasus ini bisa dimaknai sebagai adanya komitmen pemerintah untuk memberantas mafia dan adanya upaya penegakan hukum.

"Namun, bisa ditarik kesimpulan bahwa persoalan politik belum beres dan semakin gaduh," ujar Enny.

"Celakanya kalau sampai kemungkinan yang kedua yang lebih dipercaya kalangan investor," kata Enny.

Lebih jauh, Enny mengatakan, soal kesepakatan antar-negara G-20 sebagaimana disampaikan Bambang, hal itu diharapkan tidak sekadar basa-basi.

Namun, yang paling penting, ada wujud konkret dari kesepakatan yang dibuat. Artinya, komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di hadapan negara-negara G-20 harus direalisasikan untuk mendukung pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global 2 persen pada 2018.

"Terutama komitmen di hadapan rakyat Indonesia," kata Enny.

Baca juga: Rizal Ramli: Anggap Saja Sedang Melihat Sinetron Antar-geng

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com