Indonesia Harus Berani Berkompetisi

 ”Visi ke depan adalah visi kompetisi. Tidak ada yang lain. Harus berani. Tidak ada kata yang lain. Sudah enggak bisa ditolak. Tidak bisa kita bilang enggak mau. Enggak mungkin kita berniat menjadi negara tertutup karena ekonomi kita sudah lama terbuka,” kata Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Acara yang digelar Kompas dan BNI ini mengangkat tema ”Memantapkan Perekonomian Indonesia 2016”. CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama, Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto, Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, dan sejumlah CEO hadir dalam acara ini.

Acara ini dimoderatori Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, A Tony Prasetiantono. Narasumber sesi I adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Sesi II menghadirkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad.

Menurut Presiden, isu yang selalu dibicarakan dalam berbagai acara internasional adalah integrasi kawasan dan integrasi ekonomi. Jamak terjadi keluhan antarnegara tentang hambatan tarif dan nontarif sehingga produk mereka tidak bisa masuk ke negara lain.

”Jadi, kuncinya adalah persaingan. Kuncinya kompetisi. Kuncinya efisiensi. Kuncinya adalah kemudahan-kemudahan dalam membuat aturan,” kata Presiden yang menyampaikan pidato tanpa teks selama sekitar 30 menit.

 Menurut Presiden, pemerintah bermaksud bergabung dalam sejumlah skema kerja sama perdagangan bebas. Ini penting agar Indonesia tidak tertinggal dan kehilangan peluang dalam perekonomian global.

Setelah integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN per 31 Desember 2015, Indonesia akan bergabung, misalnya, dengan Kemitraan Trans-Pasifik dan Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa.

Indonesia, lanjutnya, bisa memilih untuk tidak bergabung dengan perjanjian kerja sama perdagangan bebas tersebut atau yang lain. Namun, konsekuensinya, produk Indonesia akan kesulitan bersaing karena produk Indonesia akan terkena tarif, sementara produk negara lain yang tergabung dalam kerja sama tersebut bebas tarif.

”Kita harus memaksa diri kita, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah, kota, swasta, maupun BUMN, semuanya. Karena itu, ke depan memang hanya satu, kompetisi. Tidak ada yang lain. Di mana negara yang semakin efisien dan memberi kemudahan kepada dunia usaha, itulah yang akan memenangi pertarungan. Hanya, sekarang negosiasinya seperti apa,” tutur Presiden.