Transaksi dengan Uang Elektronik Bakal Kena Pajak Penghasilan

"Kami akan lihat porsi keuntungan yang diperoleh dari jasa e-money," ujar Mekar.

Seperti diketahui, selain melirik pajak e-money dan e-commerce, revisi UU PPh akan merinci lagi tarif masing-masing subjek pajak. Dengan begitu kebijakan tarif pajak penghasilan akan berubah.

Jika pada saat ini pengaturan tarif melalui UU, nantinya  setelah direvisi pengaturan tarif cukup melalui regulasi setingkat Peraturan Pemerintah (PP).

Sehingga jika ada penyesuaian tarif, hal ini cukup dilakukan dengan mengamandemen PP.

Hal ini akan mempermudah rencana pemerintah yang ingin menurunkan tarif PPh badan dan orang pribadi (OP).

Penurunan tarif ini akan diakukan setelah tax amnesty diberlakukan pada tahun depan.

"Diharapkan dengan adanya tax amnesty, basis pajak meluas, sehingga PPh bisa diturunkan," kata Sigit.

Seperti diketahui, salah satu alasan revisi UU PPh adalah mengatur ulang tata cara penarikan pajak dan memberi kepastian pengenaan pajak atas objek pajak.

Dalam revisi in Ditjen Pajak menata ulang pengenaan pajak penghasilan di beberapa instrumen investasi, seperti unitlink, reksadana, dan efek beragunan aset (EBA).

"Semua penghasilan harus kena pajak," ujar Sigit.

Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako mengatakan, selama ini banyak yang menganggap bahwa pajak penghasilan hanya dikenakan pada penghasilan rutin.

Padahal, menurutnya, selain penghasilan rutin, ada PPh pada penghasilan tidak rutin atau lazim disebut pendapatan.

Pendapatan ini muncul ketika seseorang mendapatkan penghasilan dari transaksi yang tidak dilakukan setiap hari.

Misal hasil jual aset. Pajak yang dikenakan terhadap pendapatan ini tidak setinggi pajak rutin.

"Di Undang-Undang KUP ini diserahkan kepada pemerintah," tuturnya. (Amailia Putri Hasniawati)