Kompas.com - 22/01/2016, 19:21 WIB
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com – Masih alotnya pembahasan pengembangan lapangan abadi gas Masela di Laut Arafuru, Maluku, di tingkat rapat kabinet terbatas, dipahami pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri sebagai hal yang wajar. Wajar, kata Faisal, lantaran tarik-ulur onshore atau offshore dalam pengembangan Masela hanyalah persoalan kepentingan. “Jadi para pihak ini (baik yang usulkan onshore ataupun offshore) punya kepentingan semua. Intinya bukan nasionalisme atau bukan. Tapi siapa dapat apa?” kata Faisal ditemui di kantor PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu pun berharap Presiden Jokowi mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan. Faisal melihat, tekanan-tekanan terhadap Presiden dalam pengambilan keputusan terkait Masela makin hari makin berat.

Menurut Faisal, pada prinsipnya investor Blok Masela menginginkan nilai pengembalian investasi dari proyek ini mencapai 12 persen, entah dibangun di darat (onshore) ataupun di laut atau floating (offshore). Apabila dibangun di darat, sejauh informasi yang diperoleh, bagi hasil (split) antara pemerintah dan investor adalah 70 persen dan 30 persen. “Sekarang muncul onshore. Tapi investor tetap minta imbal balik 12 persen. Tapi harus membangun pipa 800 kilometer. Perusahaan pipanya siapa? Dia lagi kan?” kata Faisal dengan suara meninggi, tanpa menjelaskan "dia" yang dirujuk.

Faisal bahkan mengatakan, apabila benar dikerjakan di darat, proyek ini adalah proyek pipa terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Keuntungan yang begitu besar, kata Faisal, telah menunggu mereka yang berkepentingan dengan proyek ini. “Nah urut (saja) orang-orang yang ngomong tentang onshore itu siapa yang ada korelasinya dengan si pabrik pipa ini,” ucap dia.

Selain perlu ongkos lebih untuk pembangunan pipa, pengembangan Masela di darat memerlukan lahan yang luasnya mencapai 600 hektare (ha). Faisal bilang, pengembangan offshore yang membutuhkan lahan 40 ha saja sangat sulit terpenuhi, apalagi 600 ha. “Dan Anda tunjukkan di situ siapa penguasa-penguasa tanah yang udah ada sekarang,” sambung Faisal.

Dia menambahkan, dengan makin besarnya ongkos jika proyek ini dikembangkan secara onshore, praktis investor tidak mau keuntungannya tergerus. Dia khawatir, split berubah. Jika tadinya secara offshore bagian pemerintah 70 persen, dan bagian investor 30 persen. Bisa jadi secara onshore, bagian pemerintah menjadi 20 persen, dan bagian investor 80 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Mentah Sempat Jatuh di Bawah Level 100 Dollar AS Per Barel

Harga Minyak Mentah Sempat Jatuh di Bawah Level 100 Dollar AS Per Barel

Whats New
Kemarin Ditutup Menguat, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG Hari Ini?

Kemarin Ditutup Menguat, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG Hari Ini?

Whats New
Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq Menguat, Dow Jones Terkoreksi Tipis

Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq Menguat, Dow Jones Terkoreksi Tipis

Whats New
Emirates dan Etihad Dikabarkan Bakal Jadi Investor, Ini Tanggapan Bos Garuda Indonesia

Emirates dan Etihad Dikabarkan Bakal Jadi Investor, Ini Tanggapan Bos Garuda Indonesia

Whats New
Di Usia 76 Tahun, BNI Perkuat Komitmen di Skala Internasional

Di Usia 76 Tahun, BNI Perkuat Komitmen di Skala Internasional

Rilis
Blusukan ke Pasar, Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000

Blusukan ke Pasar, Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000

Whats New
Erick Thohir Nasihati Mahasiswa: Jangan Hanya Sibuk Pergerakan

Erick Thohir Nasihati Mahasiswa: Jangan Hanya Sibuk Pergerakan

Whats New
[POPULER MONEY] Penumpang KRL Ngobrol Diturunkan Paksa | Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan

[POPULER MONEY] Penumpang KRL Ngobrol Diturunkan Paksa | Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan

Whats New
Minyak Kita Diluncurkan Hari Ini, Solusi Mendag Atasi Mahalnya Migor

Minyak Kita Diluncurkan Hari Ini, Solusi Mendag Atasi Mahalnya Migor

Whats New
Pemilik Mobil Wajib Daftar MyPertamina sebelum 30 Juli

Pemilik Mobil Wajib Daftar MyPertamina sebelum 30 Juli

Whats New
Rupiah Nyaris Rp 15.000 per Dollar AS, Sri Mulyani Pastikan Ekonomi RI Tetap Terjaga

Rupiah Nyaris Rp 15.000 per Dollar AS, Sri Mulyani Pastikan Ekonomi RI Tetap Terjaga

Whats New
Pemerintah Cabut Predikat Wilayah Bebas Korupsi di 4 Instansi, Apa Saja

Pemerintah Cabut Predikat Wilayah Bebas Korupsi di 4 Instansi, Apa Saja

Whats New
Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Rilis
Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.