Selamatkan Bisnis Konvensional, Aturan yang Picu 'High Cost' Harus Diubah

Kompas.com - 23/03/2016, 17:24 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemunculan bisnis berbasis aplikasi yang didorong perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat apabila pemerintah tidak mengatur regulasi untuk bisnis berbasis aplikasi dan tidak merevisi aturan-aturan lama yang ketat dan membuat bisnis konvensional menjadi high cost.

"Posisi KPPU sudah jelas bahwa kita mendukung inovasi. Dan memang regulasi yang eksisting harus ada perubahan," kata komisioner KPPU Taufik Haryanto di Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Hal tersebut disampaikan Taufik melihat ricuh antara pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi dan konvensional, yang terjadi Selasa (22/3/2016) kemarin.

Taufik mengatakan, memang sudah seharusnya ada perubahan regulasi untuk angkutan konvensional.

Di sisi lain, pemerintah harus menyusun regulasi baru untuk mendorong inovasi bisnis aplikasi tetap tumbuh.

Harian Kompas Perbedaan Taksi Reguler dan Taksi Berbasis Aplikasi

"Jadi memang harus ada titik temunya. Itu yang kita harapkan dari pemerintah. Misalnya untuk taksi, persyaratan KIR dan sebagainya. Itu kan cost, biaya," jelas Taufik.

"Itu kalau tidak dipotong (biaya KIR-nya), kasihan pebisnis konvensional. Jadi, pemerintah juga harus ada efisiensi dalam regulasinya, dari sisi perizinan," kata dia lagi.

Sementara itu ketika ditanya apakah ada indikasi persaingan tidak sehat dilihat dari tarif layanan, Taufik melihat ada dua aspek yang berbeda.

Sebagai contoh, tarif untuk layanan mobil rental berbasis aplikasi lebih murah dibandingkan taksi konvensional.

"Lihat dulu apa penyebab murahnya. Apa karena yang konvensional ini charge-nya ketinggian, atau memang ada cost yang diwajibkan pada taksi konvensional sementara tidak dikeluarkan oleh angkutan aplikasi, misalnya uji KIR," ucap Taufik.

Lebih lanjut dia bilang, biaya uji KIR itu pada akhirnya dibebankan kepada konsumen sehingga membuat tarif transportasi konvensional menjadi lebih mahal.

Padahal biaya untuk uji KIR itu cukup mahal.

"Mungkin kalau uji KIR itu disederhanakan, moga-moga tarif taksi konvensional bisa turun. Jadi bukan tarif Grab Car dan Uber yang dinaikkan. Justru cost tadi bisa diturunkan dengan penyederhanaan regulasi," tandas Taufik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

Work Smart
Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Whats New
Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Whats New
Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Whats New
Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Whats New
Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Rilis
80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, 'Backlog' Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Whats New
Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Whats New
PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

Whats New
Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

Whats New
Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Whats New
Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.