Rokhmin Dahuri Sudah Duga Kebijakan Susi Bakal Berujung Seperti Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong, Rohmin Dahuri telah menduga kebijakan penerusnya sekarang, Susi Pudjiastuti, bakal berujung seperti saat ini.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo pun sampai meminta Susi mengevaluasi kebijakannya. Rokhmin menilai, secara teori, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Susi hanya mempertimbangkan soal perlindungan kelestarian lingkungan (environmental protection).

"Nah, sedangkan masalah growth, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, praktis dikebiri. Sejak awal saya sudah menduga begitu, dan dugaan saya sangat, sangat benar," kata Rokhmin kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Padahal dalam pembangunan sektor perikanan, ada tiga hal yang menjadi tujuan pokok. Pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dia bisa menyejahterakan nelayannya, bisa meningkatkan produksi baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor," ucap Rokhmin.

Kedua, pembangunan sektor perikanan bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan, melalui pemerataan.

"Jadi pertumbuhan dari sektor perikanan itu tidak menumpuk di segelintir orang, tapi semua pemangku kepentingan dengan adil," imbuh dia.

Terakhir, barulah pembangunan sektor perikanan itu bertujuan untuk kelestarian lingkungan. Namun yang terjadi saat ini, menurut Rokhmin, Susi hanya melihat poin terakhir.

Hal tersebut terlihat dalam beberapa kebijakan seperti Permen KP 56/2014 tentang moratorium kapal eks asing, Permen KP 57/2014 tentang pelarangan alih muatan tengah laut, Permen KP 1/2015 tentang penangkapan lobster dan kepiting, serta 2/2015 tentang pelarangan pukat hela dan pukat tarik.

Belum lagi soal, kata dia, soal kenaikan tarif pungutan pajak hasil penangkapan (PHP) yang mencapai 1.000 persen.

"Saya sudah menduga lama hal ini, karena (sekarang) lebih dari 1 juta nelayan dan pembudidaya ikan pada menganggur, industri pengolahan perikanan yang sudah lama disuarakan oleh pengusaha, tetapi baru mendapatkan perhatian yang memadai ketika Pak Wapres kemarin, dua pekan lalu berkunjung," pungkas Rokhmin.