Susi: Saya Yakin Pak JK Buat Surat untuk Mengingatkan, tetapi Kami Juga Tidak Sembrono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan moratorium kapal eks asing dan pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut atau transhipment terus dipersoalkan.

Belakangan, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar kebijakan itu dievaluasi.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin tidak bekerja sembarangan.

Menurutnya, semua kebijakan sudah dipertimbangkan secara matang. (Baca juga: Terkait Beda Pendapat Menteri Susi-Wapres JK, Ini Saran Didik Rachbini).

"Saya yakin beliau (Wapres) membuat surat untuk mengingatkan, tetapi kami juga bekerja tidak sembrono," ujar Susi dalam acara Chief Editor Meeting di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (1/4/2016) malam.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu menuturkan, tidak akan menutup mata dengan berbagai masukan.

Ia menyadari bahwa tidak semua stakeholder perikanan menikmati dampak positif kebijakan itu.

Kendati demikian, terkait kapal eks asing, Susi tidak akan memperbolehkan kapal-kapal itu beroperasi lagi.

Sebab, menurut dia, kapal-kapal eks asing terbukti terlibat dalam aksi illegal fishing dan tidak bisa menunjukkan berbagai dokumen izin.

Tunjukkan data

Dalam acara itu, Susi juga menunjukkan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di sektor perikanan terkait kinerjanya selama ini. (Baca juga: Sekjen PKB: Menteri Susi Harus Buat Kebijakan Pro Nelayan ).

Data itu menyebutkan bahwa PDB perikanan kuartal IV 2015 mencapai 8,6 persen, atau naik dibandingkan kuartal yang sama pada 2014, yang mencapai 8,2 persen.

Selain itu, data tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan menyumbang deflasi 0,42 persen pada saat sektor lain justru menyumbangkan inflasi.

Berdasarkan data tersebut, nilai tukar nelayan (NTN) mengalami kenaikan dari 102 menjadi 107.

Susi bahkan menyebut NTN tertinggi di Indonesia terjadi di Bitung Sulawesi itu yang mencapai 111.

Bitung merupakan salah satu daerah yang dikunjungi Wapres beberapa pekan lalu. Saat berkunjung ke Bitung, Wapres menemukan industri perikanan kekurangan pasokan ikan.

Dalam suratnya ke Menteri Susi, Wapres juga menyertakan data-data. Salah satunya adalah data terkait produksi industri perikanan Bitung yang hanya 7 persen dari kapasitas.

Selain itu, data pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Utara yang naik masing-masing 2 persen dan 1 persen.

Terkait data ini, Susi mengaku heran karena informasi dalam data tersebut berubah begitu cepat. (Baca: Menteri Susi: Jangan Adu Saya dengan Pak JK).

"Saya tidak tahu angka-angka bagini setiap bulan berubah. Sebelum kunjungan dan sesudah kunjungan Pak JK, angkanya beda-beda," ucap Susi.

Data Susi diragukan

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meragukan data-data yang selama ini sering dibeberkan Menteri Susi.

Menurut dia, realita di lapangan berbeda dengan data-data yang ditunjukkan. Saat ini, tutur dia, pusat-pusat perikanan contohnya di Pati, Rembang, Regal, Bitung, Maluku, justru terpukul karena kebijkan Susi.

"Enggak usah jauh-jauh itu Muara Baru paling cold storage cuma 20 persen, 80 persennya kosong," kata Daniel kepada Kompas.com seberapa hari lalu.

Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja juga mengungkapkan hal senada.

Menurutnya, kebijakan Susi justru membuat nelayan hidup dalam kesusahan.

"Moratorium sudah selesai tapi kapal tetap enggan dikasih jalan. Ada lebih dari 10.000 kapal mangkrak," kata Wajan.

Menanggapi kritik sejumlah pihak ini, Susi mempersilakan masyakarat untuk menilai langsung kinerjanya selama ini. (Baca juga: Episode Baru Kabinet Gaduh, Ribut-ribut Jubir Wapres Vs Menteri Susi).

Baginya, kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment merupakan langkah reformasi di sektor kelautan dan perikanan.