Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura

Kompas.com - 06/04/2016, 20:38 WIB
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA,KOMPAS.com – Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan law enforcement terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan.

Akan tetapi, kata dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami Kemenkeu khususnyaDJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang.

Dia lebih jauh menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak.

Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang.

Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang – mengurangi pajak –, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Prakts tidak ada pajak yang masuk ke negara.

Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang.

Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin saya, kita tidak bisa menyalahkan aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Artinya keterlaluanlah. Kalau minta fasilitas, ya yang masuk akal, jangan seperti ini,” ucap Bambang.

Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Whats New
Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Whats New
PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

Whats New
Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+