Halim Diusulkan Balik jadi Bandara Militer, Maskapai "Ogah" Pindah

JAKARTA, KOMPAS.com - Maskapai yang memiliki jadwal operasional di Bandara Halim Perdanakusuma mulai khawatir atas opsi mengembalikan fungsi bandara Halim sebagai bandara militer.

Opsi tersebut muncul pasca insiden senggolan armada Batik Air dengan Trans Nusa Air Service, beberapa waktu lalu.

Pasalnya, jika maskapai komersial tak boleh beroperasi lagi di Halim bisa memangkas fulus maskapai.

Albert Burhan, Presiden Direktur PT Citilink Indonesia menyebut, selama ini bandara Halim punya peran cukup penting bagi operasional Citilink. Sebanyak 20 persen operasi maskapai berbiaya murah ini berada di Halim.

Anak usaha Garuda Indonesia tersebut mengoperasikan 40 penerbangan sampai 50 penerbangan per dari Halim Perdanakusuma. Adapun, tingkat okupansi rata-rata  juga sangat bagus yakni 80 persen-85 persen.

"Bila tiba-tiba hilang, tentu bisa memberi dampak bagi kelangsungan bisnis kami," terangnya,  Selasa (12/4/2016).

Kalaupun akhirnya Citilink harus kembali ke Soekarno Hatta, Albert Burhan tak yakin, maskapainya bisa mendapatkan selot penerbangan sebanyak di Halim.

Dengan rencana pemerataan selot di Soekarno Hatta, bisa jadi maskapai ini akan mendapatkan waktu terbang malam hari.

Kondisi ini jelas akan mengurangi penghasilan lantaran selama ini permintaan konsumen kebanyakan penerbangan pagi hingga sore hari hari.
 
Selain itu, Citilink mengklaim mengeluarkan investasi yang tidak sedikit untuk beroperasi di Halim. Mulai dari memindahkan pesawat, membuka kantor hingga mendapat izin rute terbang.

Batik Air

Sementara itu, Direktur Utama Batik Air Achmad Luthfi yakin bahwa rencana ini tidak akan diterapkan dalam waktu dekat ini.  Soalnya, saat ini, bandara Halim Perdanakusuma sudah melayani lebih dari 100 penerbangan sipil.

Ia menyebut jika kebijakan diterapkan yang rugi adalah para penumpang, lantaran tidak bisa lagi memilih bandara. Semua bakal tertuju ke Soekarno Hatta yang secara kapasitas penumpang sudah melebihi batas.

Luthfi menyebut, rata-rata tingkat keterisian maskapai Batik Air di Halim selama ini cukup baik yakni di atas 90 persen.

Namun bila nantinya ada keputusan dari pemerintah, Batik Air tak bisa berbuat banyak, selain harus menuruti beleid pemerintah.  

Namun, pihaknya bersiap meminta ganti rugi bila operasional maskapai ini harus pindah ke Soekarno Hatta.

Sama seperti Citilink, Batik Air juga mengklaim sudah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit. "Kalau digusur kami akan minta ganti rugi,"  ujarnya.

Butuh Waktu

Menurut Novie Riyanto, Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub), proses pemindahan semua penerbangan dari Halim ke Soekarno Hatta butuh waktu.

Pasalnya, pemerintah harus mengembangkan infrastruktur dan sistem navigasi di Soekarno Hatta. "Tidak bisa langsung berjalan, paling tidak butuh waktu setahun masa transisi," katanya.

Dari sisi infrastruktur, Angkasa Pura II, pengelola kedua  bandara juga harus melakukan pembangunan east cross taxiway yang menghubungkan landasan yang ada dari Selatan ke Timur.

Lantas, mereka juga  membangun rapid exit hingga perubahan pengelolaan landasan untuk terbang dan mendarat.

Sementara itu lembaga navigasi, Airnav Indonesia harus meningkatkan sistem otomatis dan implementasi penggunaan radar untuk memantau pergerakan pesawat di landasan yang semakin padat.

Novie sendiri belum melihat adanya bandara lain yang bisa menjadi alternatif lain, selain opsi pindah kembali ke Soekarno Hatta.

Menurutnya Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat secara lokasi masih terlalu jauh dan lebih menjangkau warga Jawa Barat ketimbang konsumen di ibukota.

Sedangkan pengembangan bandara baru juga masih belum ada. "Ada banyak opsi tapi belum final karena kebijakan pemerintah tidak boleh ada alokasi untuk bandara di Jawa," imbuhnya.

Asal tahu saja, pasca peristiwa senggolan tersebut, saat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI. 

Para wakil rakyat  menilai perlu ada pengkajian  terkait kelayakan dan keselamatan penerbangan sipil.

Parlemen memberikan waktu  bagi pemerintah untuk merampungkan kajian itu sampai Oktober 2016 nanti. (RR Putri Werdiningsih)