Gula-gula Profesi Komunikasi

Dua puluh tahun yang lalu ketika saya lulus SMA, mungkin tidak banyak orang yang berminat untuk kuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi. Saat itu, di era 90-an, jurusan favorit adalah Teknik Industri dan juga Pariwisata. Sama seperti favoritnya jurusan Ekonomi dan Teknik Sipil di era 80-an.

Tak disangka saat ini, Program Studi Ilmu Komunikasi ada di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa ada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi, namun banyak pula yang berada dalam naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dari data Dikti, saat ini terdapat 252 Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki Program Studi Ilmu Komunikasi dengan jenjang S-1 dan 34 Perguruan Tinggi yang memiliki jenjang S-2. Jika dirata-rata satu PT memiliki lulusan 50 orang per tahun, maka dalam satu tahun terdapat 12.600 lulusan dengan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Data sesungguhnya bisa jadi dua atau tiga kali lipat lebih banyak.

Program Studi Ilmu Komunikasi pada umumnya terdiri dari peminatan Jurnalistik/Penyiaran, Public Relations/Kehumasan/Komunikasi Korporat, dan Periklanan/Komunikasi Pemasaran. Pada beberapa PT, peminatan tersebut secara spesifik telah menjadi Program Studi tersendiri.

Besarnya minat pada Program Studi Ilmu Komunikasi tidak dapat dipungkiri adalah hasil dari tumbuh suburnya industri pada bidang komunikasi yang membutuhkan banyak profesional di dalamnya seperti industri media, kehumasan dan periklanan, yang dalam delapan tahun belakangan ini juga masuk ke era digital.

Belum lagi saat ini di setiap perusahaan juga dibutuhkan bagian komunikasi internal, baik untuk mengurus komunikasi internal karyawan mereka maupun mengurus komunikasi eksternal produk dan jasa perusahaan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu komunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan pada setiap jenis industri.

Industri yang menjanjikan

Besarnya tenaga profesional di bidang komunikasi membuat banyak pihak di luar jalur komunikasi yang tertarik untuk bekerja di dalamnya. Berapa banyak wartawan yang kita kenal tidak mempunyai latar belakang pendidikan komunikasi, namun datang dari jurusan Hubungan Internasional, Ekonomi, Hukum dan bidang-bidang lainnya.

Beberapa media bahkan beranggapan lebih mudah mengajarkan lulusan Ekonomi untuk menulis daripada mengajarkan seorang lulusan jurnalistik tentang istilah-istilah dari dunia Ekonomi. Hal ini menyebabkan desk spesialis diisi bukan oleh lulusan jurnalistik melainkan lulusan dari bidang ilmu desk tersebut.

Bidang Kehumasan juga banyak diisi oleh orang-orang non-komunikasi seperti Bisnis, Hubungan Internasional, dan bahkan Psikologi. Departemen Account Service di Periklanan banyak diisi oleh lulusan Marketing dan Departemen Kreatif banyak diisi oleh lulusan Seni. Sedangkan Departemen Media banyak diisi oleh lulusan Statistika, sebuah ilmu yang bahkan seringkali membuat sakit kepala para mahasiswa ilmu komunikasi.

Dalam institusi pendidikan, banyak pula jenjang S-2 dan S-3 Ilmu Komunikasi yang diisi oleh lulusan S-1 non-komunikasi. Jenjang Pascasarjana Ilmu Komunikasi memang tidak mewajibkan mahasiswanya harus berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi dan dapat berasal dari jurusan apapun.

Yang menarik, ada sebuah PR Agency yang membuat sebuah kompetisi untuk rekrutmen pekerja magangnya, dan dalam lima tahun pelaksanaannya, pemenangnya selalu berasal dari jurusan non-komunikasi.

Melihat fakta-fakta di atas, dapat dikatakan bahwa industri komunikasi adalah sebuah industri yang ramah dan menjanjikan untuk orang-orang tanpa latar belakang ilmu komunikasi. Setiap orang punya kesempatan yang sama di industri komunikasi tanpa melihat latar belakang pendidikan sebelumnya, dengan catatan memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni.

Jika dibandingkan antara jumlah Sarjana Ilmu Komunikasi dengan kondisi di industri yang diisi oleh banyak lulusan non-komunikasi maka terdapat dua kemungkinan:

(1) Kebutuhan dalam industri komunikasi begitu besar sehingga lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi tidak dapat mengisi seluruh kebutuhan tersebut, jadi harus diisi oleh lulusan non-komunikasi; atau

(2) tidak semua Sarjana Ilmu Komunikasi dapat masuk dalam industri komunikasi karena kalah bersaing dengan lulusan non-komunikasi.

Sarjana Ilmu Komunikasi, mau kemana?

Dalam pengamatan saya, kondisi yang ada saat ini adalah kemungkinan kedua. Industri komunikasi memang tumbuh subur pascareformasi, namun lulusan yang begitu banyak setiap tahunnya juga mengakibatkan over-supply Sarjana Ilmu Komunikasi.

Lalu bagaimana agar Sarjana Ilmu Komunikasi dapat bersaing dengan lulusan non-komunikasi? Sebagai seorang akademisi yang pernah menjadi praktisi saya akan melihatnya dari dua sisi: akademis dan praktis.

Secara akademis, seorang Sarjana Ilmu Komunikasi harus disiapkan secara lebih spesifik dan spesialis sejak saat di bangku kuliah. Alih-alih menjadi seorang Sarjana Ilmu Komunikasi yang generalis, maka seorang Sarjana Ilmu Komunikasi harus disiapkan menjadi seorang spesialis dan harus telah “dimatangkan” semenjak bangku kuliah.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa jurnalistik tidak cukup hanya diarahkan menurut medianya saja, seperti menjadi wartawan media cetak atau media elektronik, namun juga harus disiapkan menjadi wartawan desk-desk tertentu yang diminatinya pada semester-semester akhir.

Mahasiswa periklanan juga dapat diarahkan secara spesifik sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Secara khusus dibuatkan peminatan Account Handling, Art Directing, Copywriting, Media Planning ataupun Strategic Planning.

Spesialisasi tersebut dapat dimulai pada semester 5 dan secara khusus dapat diajar oleh para praktisi yang mumpuni pada spesialisasi tersebut. Yang harus menjadi landasan bahasanya adalah School of Communication, bukan School of Art atau School of Business seperti yang pernah saya tuliskan pada tautan ini.

Dari perspektif praktisi, saya akan berfikir lebih pragmatis. Saya tidak akan melihat seorang pekerja berasal dari jurusan mana selama mereka mampu.

Nah, kemampuan ini mungkin tidak menjadi masalah bagi mereka yang telah memiliki pengalaman dan jam terbang di industri. Namun bagaimana dengan fresh graduate yang belum memiliki portfolio?

Pada bagian inilah negara dapat menjembatani dengan sebuah Sertifikat Profesi. Saat ini negara telah memiliki Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang menjamin kompetensi dalam berbagai jenis profesi.

Seperti dikutip dari situs BNSP bahwa “Sertifikasi kompetensi kerja adalah merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan, dengan demikian sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang sertifikat) tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.”

Jadi nantinya, industri komunikasi dapat diisi oleh siapapun – baik lulusan ilmu komunikasi ataupun non-komunikasi selama yang bersangkutan memiliki Sertifikat Profesi.

Yang menjadi tugas bersama adalah bagaimana kemudian industri, dengan segala kesibukannya, mampu berperan serta membuat sebuah Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) yang dikelola oleh asosiasi industri. Jangan sampai LSP nantinya hanya menjadi mesin pencari uang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebab bagaimanapun sebuah industri pasti akan melakukan regenerasi, dan hal tersebut tidak akan berjalan dengan mulus jika SDM tidak dipersiapkan dengan sistem yang baik.