Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Berbagi Jaringan, Siapa yang Untung?

Kompas.com - 30/06/2016, 16:30 WIB
Aprillia Ika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS,com - Guliran wacana kebijakan berbagi jaringan untuk operator telekomunikasi atau sering disebut network sharing terus menuai berbagai pendapat dari masyarakat.

Garuda Sugardo, salah satu perintis bisnis seluler di Indonesia, berpandangan bahwa wacana berbagi jaringan aktif (network sharing) yang digulirkan pemerintah dinilai hanya menguntungkan operator asing di Indonesia.

“Populisnya network sharing memang menguntungkan pelanggan, tapi yang paling diuntungkan adalah operator asing," kata dia, Kamis (30/6/2016).

"Tidak ada keharusan Telkomsel menerima konsep network sharing dengan sesama operator seluler, selama Telkomsel hanya diposisikan selaku “donatur” network.”

Seperti diketahui, di industri seluler terdapat beberapa pemain seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Tri Indonesia, atau Smartfren.

Diantara deretan pemain ini, memang Telkomsel yang paling sedikit investor asingnya dimana sekitar 35 persen sahamnya dikuasai SingTel (singapura), sedangkan sisanya dikuasai Telkom yang sahamnya dominan dikuasai pemerintah Indonesia.

Garuda Sugardo mengingatkan, Indosat telah menerima segala macam lisensi seperti yang dimiliki Telkom sehingga layak disebut Full Network Service Provider dengan segala hak dan kewajibannya.

Menurut dia, sebagai pemilik lisensi, operator tentu sadar konsekuensinya adalah membangun infrastruktur jaringan, tidak hanya di daerah yang gemuk, tetapi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
“Saya mengerti dan setuju konsep network sharing 100 persen, itu pasti! Tetapi dalam arti kata saling berbagi, bukan yang satu berbagi tapi yang lain minta bagian. Itu tidak adil dan tendensi  berpihak," lanjut dia.  

Dia berharap, Presiden Joko Widodo tak menandatangani revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan telekomunikasi (PP 52 tahun 2000)  dan PP 53 tahun 2000 tentang  frekuensi dan orbit satelit yang mengakomodasi model bisnis network sharing.

“Ini kalau dijalankan akan blunder di masa depan.  Pemerintah tidak perlu melindungi kelalaian para operator mana pun.  Biarkan mereka sadar kewajibannya. Mereka yang bermental free rider harus "dikepret" agar sadar bahwa regulasi  Indonesia eksis dan berdaulat,” tutupnya.

Arti Network Sharing

Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB M Ridwan Effendi menambahkan, network sharing di seluruh dunia merupakan jenis kebijakan insentif dari pemerintah untuk memperluas akses telekomunikasi masyarakat yang daerahnya belum terjamah operator manapun. Artinya, bukan untuk membantu pemain yang tidak mau membangun agar dapat mengefisiensikan biaya belanja modal dan operasionalnya.

“Kalau dilihat dari pemberitaan di media massa network sharing yang digulirkan seperti ingin membantu pesaing Telkom Group untuk tidak perlu melakukan subsidi investasi memasuki pasar luar Jawa seperti yang dialami operator pelat merah itu,” katanya.

Diungkapkan Ridwan, Telkomsel dalam menggelar jaringan di luar Jawa biasanya mengalami pain period karena trafik tak langsung datang.

“Kalau dilihat di laporan keuangannya, itu ada 16.000 BTS harus disubsidi setiap bulannya oleh Telkomsel demi melayani masyarakat. Jadi, saya bingung kalau ada operator yang enggan membangun didukung pemerintah, sementara ada yang sudah bersusah payah, malah mau dibebani lagi," tutupnya.

Kompas TV Inilah Bocoran Gaji Pegawai Perusahaan Telco

    

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

Whats New
OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

Whats New
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Spend Smart
OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin 'Fintech Lending'

OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"

Whats New
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Whats New
Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Whats New
GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

Whats New
Emiten Tambang BUMI Bangun Sarana Air Bersih di Cileungsi

Emiten Tambang BUMI Bangun Sarana Air Bersih di Cileungsi

Whats New
Bantu UKM Berkembang, GRATYO Gelar Program 'Indonesia Mencari Founders' Season 3

Bantu UKM Berkembang, GRATYO Gelar Program "Indonesia Mencari Founders" Season 3

Whats New
Naik 17 Persen, Laba Bersih Pertamina 2023 Tembus Rp 72 Triliun

Naik 17 Persen, Laba Bersih Pertamina 2023 Tembus Rp 72 Triliun

Whats New
Bulog Sebut 2 Juta Ton Beras Impor Sudah Masuk Indonesia

Bulog Sebut 2 Juta Ton Beras Impor Sudah Masuk Indonesia

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Whats New
Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Bangkit

Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Bangkit

Whats New
Dorong Pertumbuhan Pendapatan, Anak Usaha WIFI, Bangun 200.000 Homepass

Dorong Pertumbuhan Pendapatan, Anak Usaha WIFI, Bangun 200.000 Homepass

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com