Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Berbagi Jaringan, Siapa yang Untung?

Kompas.com - 30/06/2016, 16:30 WIB
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS,com - Guliran wacana kebijakan berbagi jaringan untuk operator telekomunikasi atau sering disebut network sharing terus menuai berbagai pendapat dari masyarakat.

Garuda Sugardo, salah satu perintis bisnis seluler di Indonesia, berpandangan bahwa wacana berbagi jaringan aktif (network sharing) yang digulirkan pemerintah dinilai hanya menguntungkan operator asing di Indonesia.

“Populisnya network sharing memang menguntungkan pelanggan, tapi yang paling diuntungkan adalah operator asing," kata dia, Kamis (30/6/2016).

"Tidak ada keharusan Telkomsel menerima konsep network sharing dengan sesama operator seluler, selama Telkomsel hanya diposisikan selaku “donatur” network.”

Seperti diketahui, di industri seluler terdapat beberapa pemain seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Tri Indonesia, atau Smartfren.

Diantara deretan pemain ini, memang Telkomsel yang paling sedikit investor asingnya dimana sekitar 35 persen sahamnya dikuasai SingTel (singapura), sedangkan sisanya dikuasai Telkom yang sahamnya dominan dikuasai pemerintah Indonesia.

Garuda Sugardo mengingatkan, Indosat telah menerima segala macam lisensi seperti yang dimiliki Telkom sehingga layak disebut Full Network Service Provider dengan segala hak dan kewajibannya.

Menurut dia, sebagai pemilik lisensi, operator tentu sadar konsekuensinya adalah membangun infrastruktur jaringan, tidak hanya di daerah yang gemuk, tetapi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
“Saya mengerti dan setuju konsep network sharing 100 persen, itu pasti! Tetapi dalam arti kata saling berbagi, bukan yang satu berbagi tapi yang lain minta bagian. Itu tidak adil dan tendensi  berpihak," lanjut dia.  

Dia berharap, Presiden Joko Widodo tak menandatangani revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan telekomunikasi (PP 52 tahun 2000)  dan PP 53 tahun 2000 tentang  frekuensi dan orbit satelit yang mengakomodasi model bisnis network sharing.

“Ini kalau dijalankan akan blunder di masa depan.  Pemerintah tidak perlu melindungi kelalaian para operator mana pun.  Biarkan mereka sadar kewajibannya. Mereka yang bermental free rider harus "dikepret" agar sadar bahwa regulasi  Indonesia eksis dan berdaulat,” tutupnya.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OJK Berencana Terbitkan Mini 'Omnibus Law' untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

OJK Berencana Terbitkan Mini "Omnibus Law" untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

Whats New
Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Whats New
Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN 'Pede' Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN "Pede" Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Whats New
Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Whats New
Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Whats New
Penerapan 'Carbon Capture', Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Penerapan "Carbon Capture", Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Whats New
Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Whats New
Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Whats New
Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Whats New
Alfamidi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Alfamidi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tembus Peringkat Ke-3 Terbaik di Dunia, Pupuk Kaltim Bertekad Lanjutkan Komitmen Penerapan ESG

Tembus Peringkat Ke-3 Terbaik di Dunia, Pupuk Kaltim Bertekad Lanjutkan Komitmen Penerapan ESG

Whats New
Simak Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2023

Simak Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2023

Whats New
Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Produk Decathlon Bisa Disewa lewat Aplikasi Raggam

Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Produk Decathlon Bisa Disewa lewat Aplikasi Raggam

Whats New
Pertamina akan Tambah 30 SPBU Nelayan di 2023

Pertamina akan Tambah 30 SPBU Nelayan di 2023

Whats New
Lowongan Kerja LRT Jakarta untuk Lulusan SMK-D3, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Lowongan Kerja LRT Jakarta untuk Lulusan SMK-D3, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+