Ini Alasan Malang Jadi Kota Pertama yang Punya Satgas Waspada Investasi

MALANG, KOMPAS.com - Kota Malang Jawa Timur menjadi daerah pertama yang memiliki Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi untuk tingkat kabupaten/kota.

Kerawanan maraknya investasi bodong membuat resah masyarakat dan mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah Kota Malang, serta dinas terkait untuk membentuk kelompok kerja tersebut.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, Kota Malang merupakan salah satu daerah yang kegiatan investasi ilegalnya cukup intensif.

"Oleh karena nusantara ini luas, makanya pembentukan Satgas kami lakukan bertahap. Dan prioritas itu kami pilih daerah mana yang tekanannya sudah sedemikian intens," kata Kusumaningtuti dalam pengukuhan Satgas Waspada Investasi Kota Malang, di Malang, Jawa Timur, Selasa (9/8/2016).

Dalam sambutan pengukuhan Satgas, wanita yang akrab dipanggil Tituk itu mengatakan, saat ini produk dan layanan lembaga jasa keuangan semakin beragam. Namun di sisi lain, secara simultan hal itu juga memunculkan isu perlindungan konsumen.

Kusumaningtuti juga mengatakan jika dipetakan, setidaknya ada tiga faktor yang membuat masyarakat terjerat atau tertipu investasi ilegal.

Pertama, literasi keuangan yang masih rendah. Kedua, masyarakat belum memahami bagaimana dan bagaimana cara menyampaikan aduan apabila merasa dirugikan.

Terakhir, masyarakat banyak tergiur oleh iming-iming yang ditawarkan lembaga jasa keuangan ilegal ini.

"Mereka menawarkan return yang tinggi, mengatasnamakan kepopuleran tokoh agama/masyarakat, serta menampilkan testimonials konsumen pertama yang dianggap sukses," jelas Kusumaningtuti.

Wali Kota Malang Mochamad Anton mengatakan, pemerintah kota Malang mengapresiasi dan mendukung dibentunya Satgas Waspada Investasi Kota Malang. Namun dia juga berfikir kemungkinan Malang merupakan daerah yang rawan investasi bodong, sehingga menjadi prioritas.

"Mungkin ada kerawanaan yang besar di Malang, jadi yang pertama dibentuk. Yang jelas kami Pemkot Malang berterimakasih ada solusi yang tepat," kata Mochamad. Lebih jauh dia juga mengimbau masyarakat Kota Malang agar tidak mudah terbujuk rayu iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.

Keberadaan Satgas Waspada Investasi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap macam ragam instrumen investasi dan lembaga investasi yang sah.

"Masyarakat ini sangat ingin investasi untuk mendapatkan keuntungan besar. Tapi masyarakat harus hati-hati kepada siapa. Tugas Satgas inilah untuk memberikan pengetahuan agar masyarakat lebih hati-hati," katanya lagi.

Investasi Bodong

Diakui Mochamad, investasi bodong yang ditawarkan koperasi makin marak belakangan. Dia bilang, ada sekitar 500 koperasi di Kota Malang, yang mana sudah ratusan diantaranya dibekukan.

Kepala Kantor OJK Kota Malang Indra Krisna menuturkan, sejak 1 Januari 2016 hingga sekarang ada 117 aduan dari masyarakat kepada OJK yang merupakan investasi di lembaga jasa keuangan di bawah ranah OJK.

Di luar lembaga yang menjadi objek pengawasan OJK, banyak juga ditemukan aduan dari masyarakat misalnya koperasi.

"Kasus dari koperasi itu juga banyak yang datang, tapi karena tidak di bawah pengawasan OJK, maka tidak bisa kami hitung sebagai laporan," kata Indra.

Dari sebanyak 117 aduan itu, kasus perbankan ada sebanyak 60 kasus, asuransi sebanyak enam kasus, perusahaan pembiayaan sebanyak 21 kasus, dan sisanya dari lembaga lain yang ada di ranah OJK, termasuk dana pensiun dan BPJS.

"Sesuai dengan kewenangan, kami sudah teruskan aduan ke Jakarta, dan kami tindaklanjuti, hampir semua sudah kami selesaikan," ucap Indra.

Dibandingkan periode sama tahun lalu, jumlah aduan di Kota Malang mengalami kenaikan signifikan. Periode Juni 2015 jumlah aduan hanya sekitar 90 aduan.

"Bisa jadi banyaknya aduan ini merupakan keberhasilan dari upaya kami meningkatkan literasi masyarakat. Karena masyarakat sudah paham, begitu ada masalah mereka langsung lapor," kata Indra.