Belanja Pemerintah Ketat, Konsumsi Harus Dibarengi Investasi untuk Tumbuhkan Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat harus terus belanja agar pertumbuhan ekonomi tidak meleset terlalu dalam menyusul efisiensi belanja pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus melanjutkan pengetatan belanja di paruh kedua tahun ini.

Sri Mulyani mengakui, efisiensi belanja pemerintah yang awalnya diperkirakan tidak mengganggu target pencapaian pertumbuhan ekonomi, setelah dihitung ulang ternyata memberikan dampak cukup signifikan.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, memprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini mentok 5,1 persen, alias lebih rendah dari target dalam APBNP 2016 yang sebesar 5,2 persen.

Pasalnya, kabar berhembus santer belakangan akan terjadi lagi pemotongan anggaran apabila target penerimaan program pengampunan pajak sebesar Rp 165 triliun tidak tercapai.

Jika hal ini benar terjadi, pertanyaan lebih jauh, sumber apa - di luar belanja pemerintah - yang masih bisa diandalkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun ini?

Ekonom INDEF Dzulfian Syafrian menyampaikan, sayangnya harus diakui konsumsi masyarakat masih bakal menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Kontribusinya diperkirakan masih cukup besar mencapai 60 persen. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, hampir tidak mungkin ditopang dari aktivitas ekspor dan impor di tengah perdagangan dunia yang sedang lesu.

"Kalau investasi, masih sulit didongkrak karena investor belum melihat ada perubahan mendasar dari iklim investasi, infrastruktur dan kebijakan-kebijakan di negeri kita. Perkembangan paket-paket yang dikeluarkan belum jelas," kata Dzulfian kepada Kompas.com, Jumat (2/9/2016).

Dzulfian mengatakan, kenaikan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta per bulan memang bisa sedikit menjaga konsumsi masyarakat.

Namun menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus dan menjadikan konsumsi sebagai bemper pertumbuhan ekonomi tahun ini, meski sumbangsihnya mayoritas.

"Justru sebaiknya fokus membenahi investasi dan perdagangan yang masih lemah. Sebab, daya beli masyarakat secara umum masih bagus," kata Dzulfian.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah memang berharap investasi bisa ditingkatkan.

Apalagi, kata Darmin, harusnya investasi proyek kelistrikan 35.000 megawatt sudah harus direalisasikan tahun ini.

"Terutama investasi di listrik yang 35.000 megawatt itu. Sebagian kan sudah financial process tahun lalu. Kemudian financial closing tahun ini. Dan itu mestinya sudah harus realisasi investasi," kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu, di kantornya, Jumat.