Dikunjungi Menkop, Koperasi BMI Usulkan Penjaminan oleh LPS

TANGERANG, KOMPAS.com - Keberlangsungan koperasi yang ada di berbagai daerah umumnya bertumpu pada permodalan yang diperoleh dari keanggotan. Selain permodalan yang diperoleh dari anggota, investor pun bisa menyuntikan dananya untuk dikelola oleh koperasi.

Ketua Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), Kamaruddin Batubara saat dikunjungi Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga mengatakan, permodalan adalah hal yang paling utama dalam keberlangsungan koperasi.

"Permasalahan kami adalah permodalan. Bagaimana sebuah koperasi modalnya harus sehat," ujar Kamaruddin di Tangerang, Minggu (18/9/2016).

Menurut Kamaruddin, selama ini permodalan yang diperoleh dari anggota masih terbilang kecil. Maka dari itu, pihaknya mengupayakan untuk mengajukan suntikan modal ke investor.

Namun, untuk mendapatkan suntikan modal dari investor bukanlah hal yang mudah. Menurut Kamaruddin, setiap investor yang dijajakinya pasti akan menanyakan apakah koperasinya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kami perlu penjaminan LPS, karena kami kalau sedang melobi orang (investor) pasti ditanya dijamin LPS tidak? Jangan sampai yang banyak memberikan pendanaan kita malah asing," tandas Kamaruddin.

Kamaruddin menyebutkan, saat ini didaerahnya yakni Desa Bojong Kamal, Legok, Tangerang baru ada dua koperasi yang bergerak didaerahnya. Selebihnya adalah perusahaan pembiayaan yang kepemilikan sahamnya 99 persen adalah asing.

Untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan asing ini pun, kata Kamaruddin pihaknya merasa cukup keberatan. Mengingat perusahaan-perusahaan pembiayaan asing tersebut memiliki modal yang tak terbatas.

"Kami ingin bersaing secara sehat, di sini hanya ada dua yang bergerak di bidang koperasi, selain itu moda ventura yang 100 persen bergerak di bidang pembiayaan dan 99 persen kepemilikannya asing bahkan konsultannya berasal dari Filipina dengan modal tak terbatas," terang Kamaruddin.

Maka dari itu, pihaknya menginginkan dorongan dari pemerintah untuk memprioritaskan koperasi-koperasi di daerah untuk mendapatkan kelancaran permodalan.

"Koperasi itu butuh permodalan yang besar, sehingga kegiatan perekonomian anggota bisa berjalan. Semoga pemerintah tahu akan hal itu." tutup Kamaruddin.