India Terapkan "Tax Amnesty", Dananya untuk Apa?

NEW DELHI, KOMPAS.com — Pemerintah India berhasil mengumpulkan 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.300 triliun berkat penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Akan tetapi, Perdana Menteri Narendra Modi tampaknya kesulitan untuk memutuskan kegunaan dana tersebut.

Mengutip CNBC, Rabu (5/10/2016), Pemerintah India selama bulan Juni hingga September 2016 mengirimkan notifikasi kepada sekitar 700.000 wajib pajak.

Notifikasi itu berisi ajakan untuk mendeklarasikan pendapatan dan aset mereka yang dianggap sebagai "uang hitam" dan membayar uang tebusan.

Sebagai imbalannya, pemerintah berjanji wajib pajak tidak akan diseret ke ranah hukum akibat dosa pajaknya.

Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Arun Jaitley mengumumkan program amnesti pajak itu berhasil menjaring 64.275 deklarasi dengan nilai 9,8 miliar dollar AS, dk atas target pemerintah sebesar 7,5 miliar dollar AS.

Sejak lama, India kesulitan mengumpulkan penerimaan pajak dari 1,2 miliar penduduknya karena beragam alasan. Misalnya, banyak warga India bekerja di sektor informal dengan upah yanh dibayar tunai.

Selain itu, ada pula isu birokrasi, inefisiensi, dan korupsi yang merajalela dan akhirnya menyulitkan pemerintah menarik penerimaan pajak.

Hasilnya, hanya 1 persen dari populasi yang membayar pajak pada tahun fiskal 2012-2013.

Jaitley menyatakan, dana yang diperoleh dari program pengampunan pajak akan dialokasikan untuk program jaminan sosial. Akan tetapi, menurut ekonom Citi dalam keterangannya, ketegangan geopolitik di Kashmir saat ini dapat mendorong India mengalokasikan lebih banyak dana untuk pertahanan.

"Sebagian dana tambahan yang masuk dari Skema Deklarasi Pendapatan dapat mendukung alokasi anggaran pertahanan yang lebih besar pada tahun fiskal 2018," tulis ekonom Citi.

Citi pun menyoroti bukti historis ketegangan India dan Pakistan yang sudah lama memanas.

Setelah konflik Kargil tahun 1999, anggaran pertahanan naik 18 persen pada tahun fiskal 2000 menjadi 16 persen dari APBN, atau 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurut data IHS, anggaran pertahanan India adalah yang terbesar keempat di dunia tahun ini. Akan tetapi, para ekonom memandang sebaiknya dana yang diperoleh India dari amnesti pajak dialokasikan untuk program sosial ketimbang pertahanan.

"Ini tentunya akan mendorong keyakinan pasar jika pemerintah menargetkan dana tersebut ke pos belanja yang meningkatkan produktivitas ekonomi dan potensi pertumbuhan jangka panjang," jelas Eswar Prasad, profesor senior di Cornell University, AS.