Ditjen Pajak: "Tax Amnesty" Tidak Menyasar Pedagang Kecil

Kompas.com - 05/10/2016, 18:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hestu Yoga Saksama menjelaskan, program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak menyasar pedagang kecil atau asongan.

Hestu menyebutkan, program tersebut menyasar kepada wajib pajak yang berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), yaitu Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

"Tentunya bukan pasar tradisional, pedagang asongan, yang gendongan karena mereka itu penghasilannya di bawah PTKP, golongan masyarakat yang memang tidak memiliki kewajiban pajak," ujar Yoga, di Kampoeng Anggrek Resto, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (5/10/2016).

Hestu menekankan, untuk pedagang pasar tradisional, pedagang asongan hingga gendongan dan pedagang yang berpindah-pindah tempat, tidak perlu ikut amnesti pajak.

"Kalau Pasar Tanah Abang, Pasar Glodok yang memang penghasilan bersihnya di atas PTKP itu mungkin ikut tax amnesty," tutur Yoga.

Atas hal tersebut, lanjut Yoga, pihaknya akan menggandeng asosiasi-asosiasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta dinas terkait untuk sosialisasi amnesti pajak.

Dia menjelaskan, sosialisasi yang dilakukan seperti bimbingan teknis terkait pengisian formulir sehingga para UMKM dengan penghasilan diatas PTKP bisa memanfaatkan amnesti pajak.

Yoga menjelaskan, tarif tebusan untuk kalangan UMKM terbagi menjadi dua jenis berdasarkan harta yang dideklarasikan.

"Jika UMKM deklarasi harta sampai Rp 10 miliar maka tarif yang dikenakan 0,5 persen," jelasnya.

Kedua, untuk UMKM yang deklarasi harta di atas Rp 10 miliar dikenai tarif tebusan dua persen. Tarif tebusan bagi UMKM berlaku sembilan bulan, dari Juli 2016 hingga akhir periode amnesti pajak yaitu Maret 2017.

Sementara itu, Ditjen Pajak mencatat pada periode pertama program amnesti pajak, sudah ada wajib pajak dari sektor UMKM yang mengikuti program tersebut sebanyak 66.000 wajib pajak orang pribadi UMKM dan ada 5.000 wajib pajak UMKM badan.

Dalam program tax amnesty ini, pemerintah menargetkan bisa meraup tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir periode program ini di 31 Maret 2017. 

Adapun target repatriasi harta WNI yang ada di luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri mencapai Rp 1.000 triliun dan deklarasi aset sebesar Rp 4.000 triliun.

Kompas TV Target Deklarasi Harta Rp 4.000 Triliun Tercapai
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.