Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Lapor Praktik Pungli ke Kemenhub Susah, Lapor ke YLKI

Kompas.com - 21/10/2016, 17:18 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat yang menemui praktik pungutan liar (pungli) untuk melapor ke call center 151, facebook Kemenhub 151, twitter Kemenhub151, email info151@dephub.go.id, simadu.dephub.go.id, lapor.go.id, sms ke 1708, dan twitter @LAPOR1708.

Jika masyarakat mengalami kesulitan dalam melaporkan temuannya, masyarakat disarankan untuk melaporkannya ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

"Kalau masyarakat susah saat lapor ke Kemenhub, lapor ke YLKI melalui email pngylki@gmail.com atau melalui fax 0217981038," ujar Ketua YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Tulus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas OPP Kemenhub menuturkan, pengaduan yang disampaikan masyarakat harus disertai dengan bukti yang kuat, agar penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin.

"Harus disertai dengan bukti yang kuat dan apa pengaduannya, supaya cepat diprosesnya," tutur Tulus.

Bahkan, Tulus menyampaikan, aduan tersebut bisa langsung ke ponsel pribadinya. "Melalui whatsapp saya pribadi juga bisa, nomornya di 0818195030," ucap Tulus.

Menurut Tulus, sesuai tugas dan fungsinya, YLKI memiliki tiga moto yang diembannya. Pertama, menjadi pembela konsumen atau masyarakat.

Kedua, membantu pemerintah dalam melindungi konsumen. Ketiga, menjaga martabat produsen.

"Menjadi pembela konsumen atau masyarakat, dalam konteks ini adalah membela konsumen karena pungli merugikan masyarakat. Menjaga martabat produsen, maksudnya kalau benar ya kita bela," tandas Tulus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Whats New
Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-'grounded' Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-"grounded" Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Whats New
ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

Whats New
Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Whats New
Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Whats New
ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

Whats New
Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Whats New
Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Tidak Ada 'Black Box', KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Tidak Ada "Black Box", KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Whats New
Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com