Konsumsi Rokok Elektrik Naik, Pemerintah Harus Segera Bikin Aturannya

Kompas.com - 01/12/2016, 16:16 WIB
Kompas TV Bea Cukai Sitra Satu Juta Rokok Palsu
|
EditorAprillia Ika

"Adapun dari hasil profil kromatografi atas kajian cairan dan uap rokok elektrik yang dilakukan oleh YPKP selama enam bulan ke belakang mendapati adanya kandungan UP Propylene Glycol, USP Glycerin Natural/Vegetable, dan pemanis pada cairan rokok elektrik," lanjutnya.

Ketiga zat tersebut bukanlah zat berbahaya dan aman dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, kajian uap juga dilakukan pada produk rokok elektrik yang menggunakan teknologi dipanaskan bukan dibakar. 

Menurut hasil riset, bahan baku utama rokok, yakni tembakau, justru menunjukkan adanya penurunan konsentrasi kandungan setelah pemanasan. Kemudian, tidak ada degradasi, yang pada akhirnya menghasilkan zat baru berbahaya.

M Ilham Karim dan Zulfi Prayogo sebagai peneliti muda dari YPKP lebih lanjut lagi menyampaikan pada presentasinya bahwa beberapa cairan rotrik dan rotrik dengan bahan baku tembakau yang kandungannya tidak terdegradasi menjadi zat lain dapat disimpulkan relatif aman untuk dikonsumsi.

Selanjutnya, YPKP menilai penting bagi pemerintah untuk tidak serta merta melakukan pelarangan pada rokok elektrik.

Dalam rekomendasinya YPKP mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan kajian independen dan mendukung kajian-kajian yang dilakukan oleh lembaga penelitian seperti YPKP dan Universitas Padjajaran untuk lebih jauh lagi mengenal rokok elektrik.

YPKP berharap, pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar dari regulasi standarisasi rokok elektrik yang aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Standarisasi produk layak konsumsi dari Pemerintah akan mengeliminasi produk yang tidak layak konsumsi dan memaksimalkan potensi rokok elektrik sebagai salah satu solusi masalah merokok di Indonesia.

Sebagai rangkaian upaya sosialisasi hasil penelitian, dalam beberapa hari kedepan YPKP juga akan melakukan pemaparan di Jakarta dan Bali.

YPKP juga menilai pelarangan total konsumsi rokok elektrik berisiko menjadi solusi yang kontra produktif bagi Pemerintah.

Karena alih-alih melindungi masyarakat, pelarangan justru dapat berujung pada munculnya transaksi jual beli rokok elektrik illegal mengingat sudah tingginya angka konsumen rokok elektrik saat ini.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ukraina akan Melego 3.000 BUMN-nya, Berminat Beli?

Ukraina akan Melego 3.000 BUMN-nya, Berminat Beli?

Whats New
Bicara soal Penggunaan Mobil Listrik, Wamen BUMN: Yang Untung PLN, Yang Rugi Pertamina

Bicara soal Penggunaan Mobil Listrik, Wamen BUMN: Yang Untung PLN, Yang Rugi Pertamina

Whats New
Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Whats New
Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

Whats New
Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Whats New
Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Whats New
Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Whats New
PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

Whats New
Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Whats New
Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Whats New
Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Rilis
Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Rilis
Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Smartpreneur
Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X