Di Balikpapan, Sri Mulyani Geram Penambang Tak Sukseskan "Tax Amnesty"

Mereka hanya memberi keringanan pada sanksi administrasi dan kriminalnya. Sementara di Indonesia, selain diberi keringanan sanksi administrasi dan kriminal, justru diberi diskon sehingga pajak terasa ringan dan tebusan jadi sangat kecil.

Sanksi tegas menanti mereka yang tidak ikut pengampunan pajak ini. Direktorat Perpajakan terus melakukan upaya menemukan kekayaan mereka yang wajib SPT, namun menyembunyikan kekayaannya. Mereka bakal ditagih dengan tarif tinggi hingga 25 persen.

“Dalam tiga tahun, direktorat pajak kami bisa tracking di mana uang disimpan. Bila kami menemukan harta dan uang yang tak ikut TA, maka temuan itu akan dianggap sebagai tambahan penghasilan,” kata Sri Mulyani.

“Maka harus membayar 25 persen. Rate itu jauh lebih tinggi dari sekarang 2 persen-3 persen,” kata Sri Mulyani.

“Kalau punya rumah Rp 100 juta, sekarang menebus Rp 3 juta. Kalau tidak diikutkan tax amnesty maka temuan ini akan dianggap sebagai sebagai tambahan penghasilan. Tidak sanggup dibayar. Kira-kira rumahnya disita negara,” katanya.

Negara Pemaaf

Presiden RI Joko Widodo yang juga membuka acara itu mengingatkan para pengusaha kayu, tambang batu bara, migas, hingga kelapa sawit di Kalimantan mau melaporkan harta bergerak dan tidak bergeraknya lantas ditebus.

Banyaknya pengusaha tak sebanding dengan semangat mengikuti program pengampunan pajak yang digelontor pemerintah. Jokowi pun kembali mengingatkan kesempatan di tahap 2 dan ke-3 nanti benar-benar bisa dimanfaatkan.

“Hati-hati, akhir Maret 2017, denda sangat tinggi sekali. Itulah aturan perpajakan. Mumpung uang tebusannya murah sangat. Mumpung kita pemaaf,” kata Jokowi.

“Setelah 31 Maret, tiada maaf. Bayar apa adanya,” katanya. Ia menegaskan, ada banyak yang harus dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Negara memerlukan 4.900 triliun untuk pembangunan infrastruktur dari 2014 - 2019. Kekuatan anggaran negara hanya 2.000 triliun dan memerlukan sumbangan dari pelaku usaha.

Karenanya, ia sekali lagi menghimbau warga Kalimantan khususnya Kaltim untuk ikut serta dalam tax amnesty ini.

“Saya mengajak yang 98 persen (1,3 juta WP di Kalimantan) tadi ikut TA. Akhir Desember 2016 ini akan saya cek. Naik 90 persen bagus. Kalau naiknya juga kecil ya tak tahu lagi. Akan menjadi pekerjaan mereka (perpajakan),” kata Jokowi.