Apakah Indonesia Perlu Khawatir dengan Kebijakan Trump?

JAKARTA, KOMPAS.com – Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 telah mengubah ekspektasi pasar terhadap pemulihan ekonomi negeri Paman Sam itu.

“Sebelum ada pemilu Presiden, ekspektasinya kondisi AS lebih baik. Tetapi dengan terpilihnya Trump, dinamikanya berubah,” kata ekonom PT Mandiri Sekuritas Leo P Rinaldy di Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Ketidakpastian kembali terjadi lantaran janji-janji kampanye Trump dinilai cukup kontroversial. Di sisi lain Trump belum pernah menjadi policy maker.

Leo memperkirakan ketidakpastian di pasar keuangan akan terus terjadi sampai hari pelantikan 20 Januari 2017.

“Trump belum pernah menjadi bagian dari Kongres Amerika Serikat, atau Senat Amerika Serikat,” kata Leo.

Padahal, imbuhnya, beberapa kebijakan pemerintah AS juga perlu melibatkan pertimbangan dari kongres maupun senat.

Di sisi lain, Leo melihat ada sejumlah kebijakan yang kontradiktif dan membuat pasar meragukan apakah janji-janji kampanye Trump akan benar-benar dilaksanakan.

Misalnya saja, Trump dalam kampanyenya mengatakan akan menerapkan kebijakan proteksi perdagangan dengan menerapkan tarif tinggi.

Padahal dalam kampanyenya juga, ia berencana lebih agresif untuk pembangunan. Apabila perdagangannya lebih protektif, dan di sisi lain pemerintahnya ingin menggenjot pembangunan maka pemerintah AS akan menerbitkan obligasi lebih banyak lagi untuk membiayai fiscal spending.

Masalahnya, bonds holder terbesar Amerika Serikat adalah China. "Jadi ini kan paradoks. Makanya pada akhirnya menurut saya, kebijakan ekonomi enggak mungkin ekstrim ke kanan. Pendulumnya mungkin akan bergerak ke tengah," ucap Leo.

Lantas, jika Trump melaksanakan janji kampanyenya atau tidak melaksanakan janji kampanyenya, apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia?

Leo memastikan dampak fundamentalnya sangat kecil. Hanya pasar keuangan saja yang akan mengalami gejolak.

Selebihnya, ada plus-minus apabila Trump benar-benar merealisasikan janjinya. Misalnya, soal Trans Pacific Partnership (TPP) Agreement.

"Yang paling kena kalau TPP dihilangkan itu Vietnam. Malah, kalau TPP hilang, playing field Indonesia (dengan Vietnam) lebih sama," ujar Leo.

Hal lain yang menurutnya membuat Indonesia tidak terlalu khawatir terhadap Trump adalah kebijakan proteksi perdagangan.