2017, Inflasi Pangan Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan harga minyak dunia usai kesepakatan OPEC dan negara produsen di luar kartel untuk membatasi produksi dinilai bakal mempengaruhi inflasi tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintah kemungkinan akan melakukan sejumlah penyesuaian harga (administered price) seperti tarif tegangan listrik, lantaran hal tersebut.

Kemungkinan itu, kata Darmin, akan menjadi tantangan inflasi di tahun 2017. Akan tetapi, tantangan inflasi yang bersumber dari administered price itu akan bisa dikendalikan jika inflasi pangan (volatile food) terkendali.

“Jadi, kita akan betul-betul berjuang (kendalikan volatile food), karena mau tidak mau ada adjustment di administered price,” kata Darmin ditemui usai menutup perdagangan bursa 2016, di Gedung Bursa Efek Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, dua hal yang menjadi kunci pengendalian inflasi pangan tahun depan adalah menggenjot produksi dalam negeri dan stabilitas nilai tukar.

Stabilitas nilai tukar diperlukan karena sejumlah komoditas pangan strategis masih didatangkan dari luar seperti daging sapi, gula, jagung, dan gandum-ganduman atau sereal.

“Indonesia tidak bisa mengendalikan kenaikan harga minyak dunia. Jadi kalau pemerintah tidak ada upaya stabilitasi pangan memang berat untuk daya beli masyarakat. Kunci untuk stabilitasi pangan ya bagaimana produksi ini dipacu,” kata Enny kepada kompas.com, Sabtu (31/12/2016).

Sebagai contoh untuk daging sapi, Enny mengatakan, pemerintah sebetulnya hanya perlu konsisten menjalankan kebijakan yang bisa memicu peningkatan produksi petani, seperti melalui skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

“Kemarin ada KUPS, tetapi sekarang hilang lagi. Sementara kredit pembiayaan yang ada saat ini masih konvensional dan tidak ada yang sesuai kebutuhan (peternak),” jelas Enny.

Stabilitas nilai tukar