Pos Indonesia Akan Manfaatkan Jaringannya untuk Tekan Disparitas Harga

BANDUNG, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero), BUMN pos, siap membangun sistem logistik yang ramping untuk memperkecil disparitas harga komoditas pokok dan strategis.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama PT Pos Gilarsi W Setijono disela acara Focus Group Discussion (FGD) di Graha Pos Indonesia Jalan Banda, Bandung, Senin (23/1/2017).

Gilarsi memaparkan, salah satu contoh disparitas harga yang sangat jauh terjadi dalam komoditas semen.

Harga satu sak semen di Pulau Jawa Rp 70.000 tetapi di Papua, terutama di daerah Kabupaten Puncak, Wamena, dan wilayah pegunungan Papua lainnya, bisa mencapai Rp 800.000 hingga Rp 2,5 juta per sak.

PT Pos sejak awal mengemban beberapa misi di antaranya perpanjangan tangan pemerintah dalam konteks pembangunan. Terutama untuk menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah perbatasan agar bisa mendapatkan pelayanan yang baik.

Dengan demikian, Gilarsi berharap fungsi perseroan sebagai agen pembangunan pemerintah bisa terus dijalankan.

Namun, dalam menjalankan misinya tersebut, Pos Indonesia menghadapi tantangan yakni masalah disparitas antara rural dan urban, antara perdesaan dengan perkotaan.

Masalah sistem logistik yang belum berkeadilan membuat masyarakat yang pedapatannya rendah justru membayar harga komoditas yang tinggi. Sedangkan masyarakat perkotaan yang pendapatannya tinggi bisa memperoleh harga komoditas lebih murah.

"Kondisi tersebut coba dijembatani Pos Indonesia agar disparitasnya tidak terlalu jauh. Salah satunya dengan mengoptimalkan kekuatan jaringan agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," tutur Gilarsi.

Pos lndonesia memiliki jaringan lebih dari 4.800 kantor pos yang 73 persen di antaranya berada di daerah, termasuk pedesaan.

Hal tersebut sangat memungkinkan PT Pos melalukan pemanfaatan insfrastruktur dan SDM yang tersebar, serta dukungan pemerintah berperan menjadi salah satu backbone logistik nasional.