Mendag Optimistis Aplikasi PEPI Bisa Dongkrak Ekspor di Jatim

SURABAYA, KOMPAS.com – Untuk mengendalikan impor dan menaikkan ekspor, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi berbasis sistem aplikasi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan sistem aplikasi dashboard Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor atau PEPI di Surabaya, Jawa Timur

“Kinerja perdagangan kita selama dua tahun terakhir terlihat membaik. Pemanfaatan teknologi informasi dengan PEPI merupakan terobosan yang harus didukung,” kata Enggartiasto melalui rilis pers, Kamis (16/3/2017).

Aplikasi PEPI akan mengumpulkan data ekspor impor, serta mengidentifikasi masalah dan hambatan proses ekspor.

Aplikasi tersebut mampu memonitor aktivitas ekspor impor yang memperlihatkan perkembangan barang secara spesifik dan periodik, serta mengetahui nilai transaksi dan persentase perbandingan barang.

Karena itu, Mendag sangat mengapresiasi aplikasi yang disiapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ini.

“Aplikasi ini nantinya mampu menunjang program Pemerintah Provinsi Jatim sebagai upaya peningkatan kualitas produk lokal, khususnya UMKM Jatim, dan melindungi konsumen dari barang-barang impor berbahaya yang masuk ke Jatim,” jelas Mendag.

Dalam kesempatan itu, Mendag juga meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Indra Jaya Swastika di Tanjung Perak dan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah/Pelaku Usaha dalam Rangka Ekspansi Gerai Maritim.

Rangkaian acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Soekarwo dan Perwakilan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Fasilitas PLB diberikan untuk mendukung efisiensi, menurunkan biaya logistik kegiatan industri, mendukung ketersediaan bahan baku, dan mempermudah ekspor dan impor bahan baku.

PLB merupakan amanat dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III juga telah ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan dengan dikeluarkannya Permendag No. 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari PLB.

“Ketentuan ini memberi kelonggaran kepada importir bahan baku industri yang memanfaatkan gudang PLB, yaitu penundaan ketentuan impor sampai paling lama tiga tahun, penundaan kewajiban membayar bea masuk dan penundaan pajak impor, serta barang impor yang masuk PLB (kecuali limbah non B3) dapat dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat (negara asal),” jelas Mendag.

Di saat sama, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, serta 12 Bupati.

Kerja sama tersebut yakni kerja sama peningkatan perdagangan antarpulau; penandatanganan kerja sama tujuh pelaku usaha daerah dengan pengusaha Provinsi Jatim dalam rangka peningkatan perdagangan antarpulau.

Juga diteken serta kerja sama antara Dirut PT Indra Jaya Swastika dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRESINDO), dan Himpunan Industri Mebel dan Kayu Indonesia (HIMKI) tentang pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB).